Disdagperin Libatkan BPKP Audit Revitalisasi Pasar Yang Macet

Bagikan:

BEKASI SELATAN – Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra mengaku akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit revitalisasi pasar yang macet.

“Kalau revitalisasi pasar kita punya tim pengawasan dan pengendalian revitalisasi pasar di Kota Bekasi. Untuk pasar-pasar yang revitalisasinya macet, tentunya akan melibatkan BPKP,” kata Lintong, usai hadiri apel istimewa bersama Plt Wali Kota Bekasi di Perumda Tirta Patrio, Rabu (14/12/2022) pagi.

“Nantinya BPKP akan mericek kompensasi yang diberikan ke Pemkot berapa?, kemudian kewajiban pedagang yang sudah (bayar) ke pihak ketiga berapa?. Nanti semuanya bakal di audit,” ujar Lintong.

Lintong mengatakan, pihaknya kini hanya fokus untuk mengaudit revitaliasasi pasar Kranji terlebi dahulu. “Sementara pasar Kranji Baru dulu,” kata Lintong.

Lintong menambahkan untuk penagihan uang kompensasi, pihaknya akan melibatkan Bapenda Kota Bekasi. Bahkan bila diperlukan akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kalau penagihan kompensasi yang macet kita bekerjasama dengan Bapenda.Nanti kita tagih kompensasi secara persuasif. Kalau cara persuasif 1,2 dan 3 kali tidak bisa, kita akan libatkan APH,” tegasnya.

Seperti di ketahui, revitalasasi pasar di dua pasar yakni Revitalisasi pasar Kranji dan Pasar Bantargebang belum selesai.

Selaint itu, berdasarkan catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, ada empat pasar yang masih menunggak pembayaran kompensasi PAD kepada Pemkot Bekasi.

Pertama, pengembang Pasar Bantargebang yaitu PT Javana Arta Perkasa masihbmenunggak kompensasi PAD sekitar Rp1,8 miliar.

Selanjutnya, tunggakan pengembang pasar Jatiasih yakni PT Mukti Sarana Abadi sebesar Rp2,22 miliar.

Sementara itu, pengembang Pasar Family PT Aditama Satrindo Internusa belum melunasi sisa tunggakan Kompensasi PAD sebesar Rp168 juta.

Sedangkan, data PT Anisa Bintang Blitar (PT ABB) selaku pengembang revitalisasi pasar Kranji belum masuk. Namun, PT ABB disinyalir masih menunggak kompensasi PAD diperkirakan sebesar Rp8,1 miliar. (RON)