Selain Bupati dan Kepala Dinas, KPK Kejar 'Anggota' yang Terlibat Suap Meikarta

Bagikan:

KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi, sebagai tersagka dugaan tindak pidana gratifikasi perijinna proyek Meikarta, Lippo Cikarang.

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui aliran dana dan beserta besarnya nominal yang didapat masing-masing anak buah Neneng Hasanah sebagai pelicin perijinan.

“KPK tentunya sudah mengetahui, dan sudah mengidentifikasi Kepala Dinas A mendapat berapa, Kepala Bidang mendapatkan berapa, termasuk pada anggota yang disebut di sana mendapatkan berapa, juga bupati mendapatkan berapa tentu sudah kami identifikasi,” ujar Febri di kantornya, Jakarta.

Kendati demikian, Febri masih enggan merinci besar dana yang diterima oleh Bupati Bekasi dan anak buahnya. Pasalnya, keterangan tersangka masih digunakan untuk mengembangkan penyidikan.
“Proses ini baru di tahap penyidikan, itu pun baru di tahap awal, nanti akan update kembali, yang pasti semua akan dibuka pada proses persidangan,” ungkap Febri.
Menurut Febri, dari total kesepakatan yang mencapai Rp 13 miliar baru diberikan oleh swasta Rp 7 miliar yang diberikan bertahap tiga kali.
“Sejauh ini yang diidentifikasi oleh KPK diduga mengalir kepada sejumlah kepala dinas, dan sebagian diduga mengalir pada Bupati, jadi belum ada yang lain, sejauh ini nanti kita lihat perkembangan penanganan perkara ini,” ujar dia.
KPK saat ini tengah fokus menelusuri proses perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintan Kabupaten Bekasi hingga bisa disalahgunakan dan terjadi proses suap.
KPK juga belum mengidentifikasi ada tidaknya keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini.
“Apakah ada atau tidak keterlibatan pemerintah pusat sejauh ini kami belum mendalami hal tersebut yang kami dalami adalah proses yang lebih rinci terkait dengan perizinan untuk fase pertama pembangunan Meikarta,” tandas Febri.
KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan delapan tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Neneng Hasanah diduga akan menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar dari pihak swasta sebagai uang ‘pelicin’ perijinan.
Namun, hingga kasus terbongkar baru dibayarkan Rp 7 miliar secara bertahap melalui Kepala Dinas terkait. (kos)