Gaji GTK Terlambat, Rahmat Effendi: Minggu ini Gaji GTK di Selesaikan

Bagikan:

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi

BEKASI SELATAN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Chairoman Djuwono Putro menyatakan keterlambatan gaji honorer Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kota Bekasi, dikhawatirkan dapat menurunkan kinerja didik para GTK di Kota Bekasi.
“Untuk itu DPRD meminta Wali kota untuk sesegera mungkin menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji GTK yang tertunda pembayarannya,” kata Chairoman yang juga menjabat sebagai Ketua di Komisi I DPRD Kota Bekasi, Selasa (16/10/2018).
Chairoman yang juga berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melanjutkan, pada prinsipnya, keterlambatan gaji GTK seharusnya tidak perlu terjadi dan bahkan selama pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 Perubahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak pernah menyampaikan bahwa kondisi neraca anggaran berjalan berada dalam kondisi kritis.
“Sekalipun berbeda dengan perkiraan DPRD yang memandang kondisi keuangan daerah perlu kehati-hatian ekstra akibat adanya potensi defisit anggaran. Untuk itu DPRD meminta eksekutif dapat transparan menyampaikan kondisi sesungguhnya neraca keuangan daerah saat ini,” imbuhnya.
Namun hingga hari ini, kata Chairoman, DPRD belum pernah mendapatkan laporan kondisi neraca berjalan keuangan daerah dalam kondisi kritis, sebagaimana yang disampaikan oleh Walikota. Bahkan dalam APBD 2018 Perubahan PAD dari Pajak daerah & retribusi daerah hanya terkoreksi 22 M, menurun tidak signifikan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan 3800 Guru Tenaga Kependidikan (GTK) alias guru honorer yang digaji Pemkot Bekasi sangat resah karena keterlambatan pencairan gaji. Pihak Pemkot Bekasi belum mencairkan hak mereka dari bulan Agustus, September dan Oktober.
Atas keterlambatan ini, Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Firmansyah, sangat kecewa dengan Pemkot yang dinilainya tidak transparan dan konsisten memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
“Waktu itu kita diminta menunggu sampai rapat pleno dari DPRD. Setelah rapat pleno sudah dilaksanakan sampai sekarang gaji kita juga belum cair. Inilah yang kita anggap tidak transparan dan konsisten,” ungkap Firmansyah.
Menanggapi hal tersebut Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, memang Guru Tenaga Kependidikan (GTK) sedang ada pergeseran  dan juga sedang di susun Peraturan Walikota (Perwal).
“Uangnya ada, tetapi uang yang memang dana BOS. Itulah dilakukan pergeseran dari nomenklatur 1 ke nomenklatur lainnya,” Kata Rahmat saat berada di Buperta Jatisari, Jatiasih usai melakukan monitoring di Wilayah Kecamatan Jatiasih, selasa (16/10/2018)
“Kalau di bilang ga di gaji ada uangnya, uang lain memang ga ada, tapi uang untuk gaji, uang Dana Alokasi Khusus (DAK) itu ada.” sebutnya.
Rahmat juga mengaku, seharusnya hari ini atau besok sudah selesai, karena kemarin ada pergeseran perubahan anggaran tidak di setujui oleh Mendagri, karena sudah terlewat dan walikota di perbolahkan membuat pergeseran anggaran dan tentunya pergeseran anggaran harus di susun lagi RKA harus di susun lagi.
“Saya rasa dalam minggu ini gaji GTK akan selesai,” tandasnya.(RON)