KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi Madong, menyoroti hilangnya Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Bekasi pada tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan Ahmadi saat menggelar Reses di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
Ia mengingatkan warga terkait perubahan mekanisme pembangunan mulai tahun 2027. Menurutnya, DPRD tidak lagi memiliki kewenangan dalam menyusun Pokir. Aspirasi masyarakat nantinya akan langsung ditangani oleh masing-masing dinas di bawah koordinasi Wali Kota.
“Di 2027 nanti tidak ada lagi Pokir Dewan. Semua pembangunan akan langsung dieksekusi oleh dinas. Jadi kalau ada aspirasi, sampaikan langsung ke Wali Kota saat turun ke RW. Pegang handphone, rekam, buat bukti, supaya jangan hanya janji,” tegasnya.
Ahmadi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan. Ia berharap warga aktif mengawal setiap janji pemerintah agar benar-benar terealisasi.
“Kalau jadi pemimpin jangan hanya janji. Bicara itu mudah, kerja yang susah. Karena itu warga harus berani meminta bukti,” tambahnya.
Selain itu, Ahmadi juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh masyarakat, pengurus RW, serta perwakilan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menutup dengan pesan agar seluruh pembangunan yang sudah terealisasi dijaga bersama.
“Semoga ini menjadi amal ibadah saya untuk masyarakat Jatimekar. Tolong dijaga bersama, karena ini milik kita semua,” ujarnya.
Ahmadi menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026, pembangunan infrastruktur di RW 012 telah direalisasikan dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, hingga pembangunan fasilitas umum lainnya.
“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini realisasi untuk RW 012 mencapai lebih dari Rp1 miliar. Dana itu digelontorkan melalui APBD untuk jalanan, saluran air, folder, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan saya,” pungkas Ahmadi.(RON).
