
CIKARANG – Sengketa tanah seluas sekitar 3,6 hektare antara ahli waris Uji Bin Otong dengan pihak Lippo kembali bergulir. Pengadilan Negeri (PN) Cikarang melakukan pemeriksaan setempat (PS) untuk mencocokkan kondisi fisik lahan dengan dokumen dan peta pertanahan yang menjadi dasar perkara, di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026)
Kuasa hukum ahli waris, Bambang Pratama, SH, mengatakan pemeriksaan setempat menjadi bagian penting untuk memastikan letak dan batas objek tanah yang selama ini disengketakan. Lahan yang diperiksa merupakan tanah yang diklaim ahli waris berdasarkan dokumen girik dan catatan pertanahan yang mereka miliki. Objek sengketa tersebut disebut bersinggungan dengan sejumlah bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik pihak Lippo.
“Jadi hari ini kami melaksanakan sidang lokasi sebagai lanjutan perkara melawan Lippo di PN Cikarang. Lokasinya di Cibatu, Cikarang Selatan, tidak jauh dari Distrik 1 Meikarta. Yang kami periksa sekitar 2,8 hektare yang terbagi dalam dua bidang girik dan bersinggungan dengan SHGB milik Lippo,” kata Bambang, dalam keterangannya.
Pemeriksaan tersebut dihadiri para pihak, termasuk ahli waris dan kuasa hukumnya, pihak Lippo, pemerintah desa, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi. Dalam pemeriksaan, pihak BPN melakukan pengukuran untuk mencocokkan posisi lahan dengan peta pertanahan. Namun, hasil pengukuran belum langsung diserahkan kepada pihak ahli waris. Bambang mengaku mempersoalkan mekanisme tersebut karena pihaknya ingin mengetahui secara langsung titik-titik hasil pengukuran di lapangan.
“Kami tadi keberatan karena hasil ukurannya tidak langsung kami dapatkan. Informasinya dari BPN akan diberikan ketika persidangan. Bagi kami, ini penting karena pemeriksaan setempat seharusnya bisa diketahui para pihak secara terbuka,” ujarnya.
Pemeriksaan lapangan sendiri sempat terkendala hujan. Dari dua lokasi yang seharusnya diperiksa, baru satu lokasi yang dapat ditinjau secara langsung. Pemeriksaan terhadap lokasi lainnya dijadwalkan dilanjutkan pada agenda berikutnya.
“Karena situasi hujan, tadi pemeriksaan belum bisa dilakukan seluruhnya. Jadi masih ada satu lokasi yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya,” katanya.
Selain persoalan pengukuran, keberadaan patok di lokasi juga menjadi perhatian ahli waris. Bambang mengatakan patok yang sebelumnya pernah dipasang di lahan tersebut sudah banyak yang hilang atau dirubuhkan. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan bergesernya batas objek tanah yang disengketakan.
“Memang sebelumnya kami sempat membuat pagar dan patok di dalam tanah. Tetapi sekarang sudah banyak yang dirubuhkan. Kami khawatir jangan-jangan patok atau batasnya sudah bergeser,” imbuhnya.
Bambang menjelaskan, untuk menentukan posisi lahan, pihak ahli waris tidak hanya mengandalkan girik, tetapi juga mencocokkannya dengan peta yang pernah dibuat melalui pengukuran bersama BPN tahun 2017. Peta tersebut menjadi salah satu acuan dalam pemeriksaan setempat karena dapat digunakan untuk mencocokkan posisi bidang tanah dengan kondisi di lapangan.
“Dasarnya tetap dari girik yang kami punya. Kami juga pernah melakukan pengukuran dengan BPN pada 2017 dan sudah ada gambar ukurnya. Jadi tadi kami mencocokkan antara dokumen itu dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan SHGB yang diklaim Lippo tidak serta-merta menurut pihak ahli waris mencakup seluruh bidang tanah yang mereka sengketakan. Menurut Bambang, terdapat bagian tertentu yang dinilai masuk atau bertindihan dengan bidang yang diklaim berdasarkan girik ahli waris.
“SHGB itu secara keseluruhan memang besar, tetapi menurut kami tidak mencakup seluruh objek yang kami klaim. Ada bagian yang bertindihan dengan tanah yang berdasarkan girik kami merupakan bagian dari objek sengketa,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan setempat tersebut, Bambang menyebut pihak Lippo tidak menyampaikan bantahan secara langsung terhadap posisi yang ditunjukkan pihak ahli waris.
“Pihak Lippo tadi tidak ada bantahan. Mungkin mereka juga melihat bahwa lokasi yang kami tunjuk memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi tentu soal kepemilikan tetap menjadi materi persidangan,” katanya.
Bagi ahli waris, persoalan patok dan batas lahan menjadi penting karena objek sengketa telah berada di kawasan yang mengalami perkembangan pembangunan cukup pesat. Bambang mengatakan pihaknya mempertimbangkan pemasangan plang di lokasi sebagai penanda bahwa lahan tersebut masih dalam proses sengketa di pengadilan.
“Kami pikirkan untuk membuat plang bahwa tanah ini dalam sengketa dan sedang dalam proses peradilan. Untuk patok juga kemungkinan besar akan kami pasang kembali dari pihak ahli waris, supaya batasnya jelas,” ujarnya.
Namun, persoalan yang paling disoroti Bambang adalah mekanisme pencatatan hasil pengukuran dalam pemeriksaan setempat. Ia menilai BPN seharusnya mencatat titik koordinat setiap patok menggunakan perangkat pengukuran, kemudian hasilnya diketahui dan ditandatangani seluruh pihak yang hadir. Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya perbedaan data setelah pemeriksaan lapangan selesai.
“Seharusnya di setiap titik patok, BPN memasang tanda pemeriksaan, melakukan pengukuran dengan alat, kemudian mengeluarkan titik koordinatnya. Titik itu dicatat dan diketahui bersama para pihak, termasuk majelis hakim, BPN, tergugat dan penggugat,” kata Bambang.
Ia juga mempertanyakan belum diterimanya berita acara pemeriksaan atau dokumen hasil pengukuran secara langsung di lokasi. Berita acara menjadi penting karena pemeriksaan setempat merupakan proses untuk memastikan kondisi objek perkara secara faktual.
“Seharusnya setiap pemeriksaan lapangan dalam sengketa tanah ada berita acara yang jelas. Karena tadi hujan dan pemeriksaannya mundur, kami sebagai penggugat belum bisa mengetahui titik koordinat dan belum menerima berita acara tersebut,” ujarnya.
Ia mengaku khawatir apabila hasil pengukuran baru diketahui kemudian tanpa para pihak dapat melihat dan mencocokkannya langsung dengan kondisi lapangan.
“Kami khawatir kalau hasilnya tidak dikeluarkan atau tidak diketahui bersama di tempat, nanti bisa menimbulkan persoalan. Karena itu kami meminta semuanya transparan dan dapat dicocokkan bersama,” katanya.
Ia menegaskan pihak ahli waris tidak bermaksud menghambat proses pemeriksaan. Sebaliknya, mereka meminta seluruh tahapan dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan sengketa baru mengenai hasil pengukuran.
Sekedar diketahui, sengketa tanah ini sendiri telah berlangsung bertahun-tahun. Ahli waris Uji Bin Otong sebelumnya mengklaim memiliki dasar kepemilikan atas tanah tersebut dan mempertanyakan dasar peralihan hak yang kemudian menjadi bagian dari sertifikat yang diklaim pihak Lippo.
Perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang kini menjadi ruang pembuktian bagi kedua pihak. Majelis hakim sebelumnya menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat, sehingga perkara berlanjut pada pemeriksaan substansi sengketa.
Pihak ahli waris sebelumnya juga mempertanyakan dokumen peralihan hak yang menjadi dasar penerbitan SHGB pihak Lippo. Mereka meminta agar dokumen asal-usul tanah dan proses peralihannya dibuka dalam persidangan.
Ahli waris menyatakan tidak pernah mengetahui adanya transaksi penjualan tanah tersebut oleh keluarga Uji Bin Otong. Klaim tersebut menjadi salah satu pokok yang masih harus dibuktikan melalui dokumen dan keterangan para pihak di persidangan.
Sementara itu, pihak Lippo dan BPN sebelumnya belum memberikan tanggapan substantif terkait tudingan ahli waris mengenai dasar peralihan hak dan dokumen penerbitan sertifikat.
Dengan pemeriksaan setempat yang belum selesai, persoalan sengketa tanah tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Bukan hanya mengenai siapa pemilik sah lahan 3,6 hektare itu, tetapi juga mengenai kecocokan antara girik, peta hasil pengukuran, patok di lapangan, serta bidang SHGB yang diklaim pihak Lippo.(RED)


