1 Oktober Bapenda Sebarkan Surat Tagihan Tunggakan PBB Kepada Wajib Pajak

Bagikan:

Kepala Bapendan Aan Suhanda memimpin Rapat Koordinasi Tim Verifikasi penagihan piutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) bertempat di kantor Bapenda Kota Bekasi, selasa (25/9/2018).

BEKASI SELATAN – Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melakukan Rapat Koordinasi Tim Verifikasi penagihan piutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) bertempat di aula Bapenda, selasa (25/9/2018).
Rakor tersebut di hadiri oleh Kepala Bapenda, Aan Suhanda, Sekretaris Bapenda, Karya Sukmajaya, Kabid serta seluruh Camat Kota Bekasi.
Sekretaris Bapenda, Karya Sukmajaya mengatakan, Rakor ini dilakukan dalam rangka pemantapan bersama Tim Verifikasi penagihan piutang PBB jelang penyebaran surat penagihan pembayaran tunggakan PBB kepada wajib pajak.
“Ini bagian dari tugas bersama, kita pastikan surat tagihan ini sampe ke Wajib Pajak,” kata Karya, selasa (25/9/2018).
Dijelaskan, surat tagihan tunggakan PBB akan diserah Bapenda ke Kecamatan pada tanggal 28 September, selanjutnya, nantinya pihak kecamatan akan mensortir dan mengecek kembali surat tagihan PBB yang akan berikan di setiap kelurahan.
“Tanggal 1 Oktober sudah mulai di bagikan surat penagihan tunggakan PBB kepada Wajib Pajak oleh pihak Kelurahan. Saya minta Camat, Lurah untuk menggerakan SDM yang ada,” himbaunya.
Lanjutnya, setelah surat penagihan sampai, Wajib Pajak bisa langsung melakukan pembayaran melalui bank yang bekerja sama dengan Bapenda Kota Bekasi
Bapenda Kota Bekasi sendiri akan terus memantau dan mengevaluasi setiap dua minggu sekali proses penagihan hingga pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
“Kita akan pantau dan dua minggu sekali kita akan lakukan evaluasi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Memasuki bulan Oktober 2018, Bapenda mengaku lebih fokus menyasar para penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Bekasi
Berdasarkan pengolahan data yang ada di sistem Bapenda, piutang PBB dari tahun 2007 sampai 2018 mencapai ratusan miliar. Jumlah tersebut diperoleh dari ratusan ribu Nomor Objek Pajak (NOP) sistem data Bapenda.
“Data Bapenda, Jumlah NOP yang belum bayar sebanyak 246.790 dengan jumlah nilai mencapai Rp439 miliar. Ini potensi yang sangat besar sekali,” kata Kepala Bapenda, Aan Suhanda, senin (24/9/2018). (RON)