Puluhan Mahasiswa Demo Pemkab Bekasi Persoalkan Carut Marut Pendidikan

Bagikan:

Aksi demo mahasiswa didepan pintu gerbang Pemkab Bekasi, senin (18/2/2019)

CIKARANG PUSAT-Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Pelita Bangsa melakukan aksi demo di depan gerbang utama komplek pemerintah Kabupaten Bekasi, aksi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dinas Pendidikan untuk menangani persoalan Pendidikan yang masih Carut Marut.
Pasalnya menurut Korlap Aksi Sahandry Akbar, bahwa pendidikan di kabupaten Bekasi masih dibawah standar rata-rata, baik kualitas dan fasilitas mengajar.
Dan ditambahnya dengan kejadian sekolah yang runtuh di SDN 01 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, pada minggu lalu belum mendapat respon yang cepat untuk di perbaiki dari Pemerintah setempat, Sehingga puluhan murid terlantar dalam proses mengajar.
“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi harus mengutamakan Pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku, “katanya
Lanjut Sahandry Akbar, bahwa untuk mencetak generasi bangsa yang lebih baik, pemerintah harus memerhatikan standar mengajar dan fasilitas kebutuhan di sekolah.
Di ketahuhinya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 kemarin mencapai trilliunan, tetapi masih banyak sekolah yang hironis, baik dari segi bangunan dan proses mengajar.
Dan untuk di tahun 2019 ini, bahwa APBD Kabupaten Bekasi mencapai 5,8 Triliun, tetapi baru terserap sekitar 12% untuk pendidikan, dan sebanyak 9.686 ruang kelas di tingkat SD dan SMP mengalami kerusakan.
“dengan demikian terlihat jelas bahwa pemerintah terkait seperti DPRD komisi IV dan Dinas pendidikan tidak serius menanggapi persoalan pendidikan yang berdada di Kabupaten Bekasi, “jelasnya.
Maka dari itu GMNI dalam aksinya membawa enam tutuntutan yaitu, pertama, Pemerintah Kabupaten Bekasi segera selesaikan persoalan pendidikan yang carut marut, kedua, ciptakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan UU. No 20 tahun 2003, ketiga, Pemerintah Harus menciptakan pendidikan yang layak dan berkeadilan, keempat, selesaikan persoalan pungli dalam dunia pendidikan, kelima, terapkan pendidikan sebagai prestasi bukan sebagai ajang eksitensi dan yang terakhir melaksanakan amanat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4.
“jika pemeritah masih acuh terhadap pendidikan di kabupaen Bekasi, kita akan lakukan aksi yang berkelanjutan demi mengawalnya pendidikan yang lebih baik lagi, “ tegasnya.
Aksi tersebut yang dilakukan oleh GMNI mendapat kawalan khusus dari kepolisian sektor Cikarang Pusat dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), “tutupnya.(RAH)