Sosialisasi Keamanan Pangan Tingkat Daerah Kabupaten Bekasi

Bagikan:

Berdasarkan Kepres No 103 Tahu 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen.
Badan POM (BPOM) adalah salah satu dari 25 Lembaga Pemerintahan Non Departeman (LPND) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Badan POM (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tujuan Pengawasan
Melindungi kesehatan masyarakat /konsumen
Menjaga mutu produk dan meningkatkan daya saing
Mengembangkan perekonomian
Melindungi pelaku usaha
1. Pemeriksaan setempat .
2. Pembelian sampel produk beredar
3. Pengujian Produk
4. Pengamanan produk TMS, dan pemusnahan
5. Pemberdayaan masy & pembinaan pelaku usaha
Penyidikan/Law Enforcement
Tindakan Administratif Pro Justitia
TANTANGAN PENGAWASAN : Maraknya produk impor, Perubahan gaya hidup, Kemajuan teknologi (iklan online)
Produk palsu/ Ilegal / substandard marak beredar
BPOM yang mampu mengawal keamanan, mutu dan khasiat/manfaat OM beredar, Pelaku usaha yang bertanggung jawab, Masyarakat yang berdaya untuk melindungi diri
Perubahan global
Harapan masyarakat dan suprastruktur, Komitmen Indonesia, Lembaga dunia yang berpengaruh
UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Dalam rangka mengimplementasikan  Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan pertemuan bersama lintas sektor.
Dalam sambutannya Bapak Sekda meminta jajarannnya untuk secepatnya :
Membentuk Tim Koordinasi tingkat Propinsi terkait pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang diketuai oleh Sekda dan ditetapkan oleh SK Gubernur Jawa Barat.
Mendorong seluruh pemerintahah Kab/kota di Jawa Barat untuk segera membentuk Tim Koordinasi di wilayah masing-masing.
Materi disampaikan oleh :
I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, sebagai Kepala Balai Besar POM Bandung,
Direktur Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang Badan POM, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan POM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Bappeda Prov. Jawa Barat
Dalam kesempatan itu juga dilakukan  penandatanganan Komitmen Bersama terkait Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Permendagri 41 tahun 2018 oleh Sekda Provinsi Jawa Barat bersama seluruh peserta sebanyak 78 orang, yang berasal dari instansi :
Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten Kota di Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendidikan, Polda Jabar, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Pusbalitbang, Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat, Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Barat,
Kwarda Jawa Barat, KPID, Loka POM Bogor dan LOKA Tasikmalaya
Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan segera terbentuk Tim Koordinasi sebagaimana yang diamanat dalam Permendagri No. 41 tahun 2018 Loka POM Tasikmalaya.