BANDUNG – Koordinator Pengawasan (Korwas) APD 2 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov Jabar, Agus Saragih, mengatakan, bimbinngan teknis (Bintek) bagi aparatur desa di Kabupaten Bekasi harus ada output yang jelas.
“Sewaktu ketua Forsikasi menghadap ke kantor saya, saya diminta untuk memberikan materi bintek. Saya sepakat, tapi harus ada output yang jelas dari peserta Bintek,” tegasnya dihadapan ratusan peserta Bintek Penatausahaan Keuangan Desa tahun anggaran 2019, Rabu, (7/4/2019).
Dia berharap, para peserta Bintek ini mahir dalam penerapan aplikasi Siskeudes diterapkan dalam LPJ APBDes agar terhindar dari masalah hukum.
“Mari sama-sama membuat yang baru dalam pengelolaan keuangan desa. Kalau ingin itu disalurkan, selesaikan Siskeudes itu disini karena dampak dari kegiatan ini merupakan kelancaran tahap 2. Kita sering sampaikan ke desa agar hati-hati dengan dana desa, jangan jadi bermasalah dalam penyaluran dana desa,” harapnya.
Selama 3 hari kata Agus, ratusan aparatur desa ini terus dibimbing 3 pegawai dari BPKP Prov Jabar. Mereka dibagi dalam 3 kelas dan semuanya harus menggunakan laptop agar bisa mengaplikasikan input data LPJ.
“Saya ingatkan jangan ngarang dalam mengisi LPJ di Siskeudes. Akan kita lihat dan cocokan serta sesuaikan saldo, bko, dan pertanggungjawabannya bagaimana. Harapan saya pengelolaan keuangan desa tidak ada permasalah di Kabupaten Bekasi, kedepanya kita akan lebih tegas. saya tidak mau ada masalah di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.