Pemkab Bekasi Raih Predikat B Penilaian SAKIP Kemepan RB

Bagikan:

CIKARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendapatkan peningkatan kenaikan nilai dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Tahun 2018 dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Di Hotel Trans Luxury Bandung-Jawa Barat, Senin (28/1).

“Kenaikan ini diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan langsung oleh Tim Evaluator dari KemenPANRB Republik Indonesia,” ungkap Sekretaris Daerah, Uju yang dalam hal ini mewakili Plt. Bupati Bekasi pada Acara Pemberian Nilai dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) (Sakip) yang diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Drs,Syafruddin,M.Si

Menurutnya, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebelumnya pada Tahun 2017 mendapatkan nilai 61,79 dengan predikat B sedangkan untuk tahun 2018 memperoleh nilai 62,74 dengan predikat B.

“Predikat B yang diperoleh tahun 2018 walaupun sama dengan capaian predikat tahun 2017, tapi dari segi skor/bobot tahun 2018 nilainya naik.Tentunya kedepan kita berharap bisa naik peringkat menjadi predikat BB, ya syukur-syukur bisa A. Sedangkan untuk predikat BB sendiri harus mencapai skor nilai 70,” ujarnya.

Penilaian ini menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada pemerintah kabupaten bekasi, sudah menunjukan kinerja yang baik.

“Masih banyak yang perlu kita tingkatkan, kita akselarasi terkait dengan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kita terkait perencanaan, penganggaran, capaian kinerja, evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja setiap tahunnya harus kita tingkatkan,” ucapnya.

“Saya mengucapkan rasa syukur atas capaian yang telah dilaksanakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bekasi sehingga mendapatkan kenaikan nilai dari Tim Evaluator KemenPANRB Republik Indonesia,” tambahnya.

Masih kata Uju, tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang beroreintasi kepada hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan

Uju, berharap seluruh Perangkat Daerah (PD) semakin meningkatkan kinerjanya sehingga keterkaitan dan hubungan Antara ‘leading sektor’ atau antar sektoral bisa bekerjasama secara sinergitas.
Semua Perangkat Daerah (PD) perlu bekerja keras lagi, sehingga pada Evaluasi Sakip tahun depan mendapat nilai yang lebih baik lagi.

Penandatanganan Kinerja 2019, Komitmen Pemkab Bekasi tingkatkan Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel

Sebagai upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja untuk Tahun Anggaran 2019.

Kegiatan tersebut disaksikan oleh Plt. Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju serta perwakilan dari Deputi KemenPan RB pada kamis (14/02) di Hotel Ayola Lippo Cikarang Selatan.

Eka mengatakan, perjanjian kinerja yang dilakukan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN sebagai penyelenggara negara, selain itu juga merupakan salah satu komponen pendukung indikator Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berdasarkan hasil evaluasi penilaian Kemenpan-RB RI.

Pada 2018 lalu, Pemkab Bekasi mendapat predikat dengan kategori nilai B. Capaian ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Masih Eka, kualitas budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemkab Bekasi menunjukan hasil yang baik. Namun belum maksimal.

Capaian tersebut secara hirarki penilaian masuk dalam kategori predikat menengah karena masih ada predikat BB dan A.

“Untuk itu saya minta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan lagi kinerjanya pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun mendatang. Agar naik menjadi predikat BB atau A,” ujarnya.

Eka berharap dengan perjanjian kinerja ini semakin mendorong dan memotivasi aparatur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bekasi. Khususnya dalam menjalankan kinerjanya agar lebih baik.

Seperti yang berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Sehingga laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkat dan tepat sasaran.(ADV/HMS)