Pengamat: Pemda Bisa Gandeng Swasta Bangun Infrastruktur

Bagikan:

Indra Perwira

BEKASI KOTA – Pengamat Hukum Tata Negara, Indra Perwira menilai pemerintah daerah di tingkat Kota dan Kabupaten harus membuka partisipasi publik untuk membangun daerahnya, karena pembangunan tidak semua bisa ditanggung oleh Pemerintah daerah.
“Partisipasi publik, dalam hal ini perusahaan-perusahaan harus dilibatkan. Tapi perusahan itu akan membantu bila pemerintahan sudah terbuka dan bersih, artinya pemerintahan yang bersih dari KKN,” kata Indra Perwira usai mengisi acara Kopdar GWPP di Hotel Horison Bekasi, kemarin.
Sambungnya, kalau pemerintah sudah bersih pasti akan mendapat kepercayaan dari publik, bukan hanya korporasi, nanti pun masyarakat akan ikhlas berpartisipasi dalam pembangunan.
“Selama ini kan partisipasi masyarakat agak enggan, jadi bukan partisipasi, yang ada adalah mobilisasi, mereka itu mau bergerak kalau didanai pemerintah,” ujar Indra
Dosen Hukum Tata Negara Unpad mengatakan, kontribusi pihak swasta (perusahan) langsung dalam pembangunan infrastruktur dibolehkan oleh Undang-undang. Menurutnya, yang tidak boleh itu dana swasta diambil dan dikelola oleh Pemda.
Indra mencontohkan, misalkan Pemda ngomong ke swasta bahwa di wilayah utara Bekasi membutuhkan jalan Ring Road dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sedangkan diwilayah utara Bekasi tersebut ada perusahan-perusahan swasta yang beroperasi.
“Serahkan saja ke mereka (perusahan) untuk membangun, pemda tinggal terima bersihnya saja limpahan pihak swasta,” terangnya.
Tetapi, menurut Indra kontribusi pihak swasta terhadap pembangunan di daerah Bekasi khususnya Kota Bekasi dinilai masih kurang, karena disebabkan belum adanya kepercayaan kepada Pemda.
“Makanya Pemda harus bangun Pemerintahan yang dinamis agar mendapat kepercayaan publik,” pungkasnya.(RON)