Dinas Ketahanan Pangan Gencar Sosialisasi Keamanan Pangan

Bagikan:

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Yeta Hendriwideta, menjelaskan saat ini, Dinas Ketahanan Pangan sedang gencar melaksanakan sosialisasi keamanan pangan.
Berdasarkan Kepres No 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen.
Badan POM (BPOM) adalah salah satu dari 25 Lembaga Pemerintahan Non Departeman (LPND) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Badan POM (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan Pengawasan
Melindungi kesehatan masyarakat /konsumen
Menjaga mutu produk dan meningkatkan daya saing
Mengembangkan perekonomian
Melindungi pelaku usaha
1. Pemeriksaan setempat .
2. Pembelian sampel produk beredar
3. Pengujian Produk
4. Pengamanan produk TMS, dan pemusnahan
5. Pemberdayaan masy & pembinaan pelaku usaha
Penyidikan/Law Enforcement
Tindakan Administratif Pro Justitia
TANTANGAN PENGAWASAN
Maraknya produk impor
Perubahan gaya hidup
Kemajuan teknologi (iklan online)
Produk palsu/ Ilegal / substandard marak beredar
BPOM yang mampu mengawal keamanan, mutu dan khasiat/manfaat OM beredar
Pelaku usaha yang bertanggung jawab
Masyarakat yang berdaya untuk melindungi diri
Perubahan global, Harapan masyarakat dan suprastruktur, Komitmen Indonesia. Lembaga dunia yang berpengaruh.
Bahan Berbahaya dalam pangan mudah diperoleh dengan harga yang murah, Kepedulian dan kesadaran pelaku usaha pangan thd keamanan pangan masih rendah. Pengawasan jalur distribusi BB belum dilakukan secara optimal. Koordinasi pengawasan BB lintas sektor & Pemda masih parsial & incidental. Penegakan hukum masih lemah
Permendag No. 44/2009 yang direvisi dengan Permendag No. 75/2014 tentang Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya
Peraturan Bersama Mendagri dan Ka Badan POM No. 43/ 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan
Kewenangan Pemda: Penerbitan rekomendasi perijinan distributor & pemberian ijin pengecer BB. Pengawasan jalur distribusi BB
Peran Pemda: Pembentukan tim terpadu oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Program dan anggaran. Koordinator pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (SKPD Bidang Perdagangan). Pembinaan dan pengawasan lebih optimal dan terkoordinasi melalui TIM PENGAWAS TERPADU PUSAT dan DAERAH