DKP Kabupaten Bekasi Wujudkan Keamanan Pangan secara Terpadu

Bagikan:

UU NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN, Pasal 68 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
Pasal 71 (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia
Pasal 71 (3) Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Keamanan Pangan
Jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya terhadap konsumen bila disiapkan dan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya
Semua kondisi dan tindakan yang diperlukan selama produksi – penanganan/pengolahan –penyimpanan – distribusi dan penyiapan makanan sehingga ketika dimakan tidak menyebabkan resiko kesehatan
Bahaya pada Pangan Segar
Biologis (parasit, mikroba berbahaya)
Kimia (residu pestisida, herbisida, toksin, mikotoksin, alergen, cemaran logam dan bahan kimia berbahaya lainnya)
Fisik (benda tajam, pecahan kaca, serbuk logam, kerikil, dsb)
KEAMANAN PSAT
PSAT harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. SNI dan/atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM)
Sanitasi pangan (mikrobia E.coli sebagai indikator sanitasi)
Bahan lain (komposisi Bahan Tambahan Pangan, kandungan BTP dilarang)
Produk rekayasa genetik (teknik/metode radiasi,kandungan senyawa alergen)
Iradiasi pangan (dosis iradiasi sinar gamma)
Pengemasan dan pelabelan (spesifikasi bahan kemasan dan konten pelabelan)
Jaminan keamanan PSAT (cemaran residu kimia, biologi, fisik)
Tujuan utama sistem pengawasan pangan nasional
Melindungi kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit bawaan makanan;
Melindungi konsumen dari kondisi pangan yang tidak sehat, tidak utuh, rusak, salah pelabelan atau dipalsukan; dan
Berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap sistem pengawasan pangan dan menyediakan regulasi dasar sebagai landasan untuk perdagangan pangan di tingkat domestik dan internasional