KOTA BEKASI – Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mengingatkan agar dampak lingkungan serta mobilitas truk sampah pengangkut sampah Pemprov DKI Jakarta diperhatikan dan dihitung secara seksama.
Demikian disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Murfati Lidianto seusai rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 terkait kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang, Rabu (7/10/2026). Menurut politisi Gerindra ini, dampak ekologis lebih tinggi sehingga perlu perhitungan yang jelas dan terinci.
“Dampak ekologis bukan hanya di wilayah Bantargebang saja, di kecamatan sekitar itu juga terasa. Sehingga memerlukan biaya dan waktu yang cukup panjang untuk recoverinya,” ungkap Murfati menanggapi perjanjian kerja sama antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI terkait TPST Bantargebang yang akan berakhir 25 Oktober 2026.
Selain itu, kata Murfati, posisi kerja sama ini harus setara dan mengutamakan win win solution. Hal ini, kata Murfati, sesuai tupoksi Komisi 1 yang fokus pada substansi perjanjian kerja sama.
“Kami cermati, harusnya Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi duduk sejajar, jangan ada merasa jumawa. Tapi utamakan demi kebaikan lingkungan ekologis dan sosial. Apalagi memicu reaksi sosial tak terkendali jika tidak segwra dituntaskan,” papar Murfati.
Seperti diketahui,
Keterlibatan DPRD Kota Bekasi dalam pengawasan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang ini yang pertama sejak 35 tahun lalu, mulai dari 1991. Perjanjian kerja sama TPST Bantargebang menjelang berakhir pada 25 Oktober 2026.
“Judul Perjanjian sudah sangat benar, perjanjian pengendalian, penanggulangan dan pemulihan dampak operasional tempat pengolahan sampah terpadu Bantargebang. Tinggal substansinya dikuatkan untuk pemulihan dampak ekologis dan sosial,” pungkas Murfati.(RON)
