
BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, tidak hadiri panggilan pemeriksaan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (17/11/2026).
Kepastian tersebut, diajukan melalui surat resmi yang dikirimkan kepada penyidik, Tri mengajukan permohonan agar agenda pemeriksaannya sebagai saksi dijadwalkan ulang pada pekan depan.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini, tidak hadir. Dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dikutip beritabekasi.co.id, Selasa siang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Anak Muda Bekasi (Amube), Zefanya Zulian, mengatakan, pemeriksaan terhadap Wali kota Bekasi merupakan langkah yang sangat krusial dan tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, pemanggilan Tri Adhianto sebagai saksi dalam pusaran kasus Perusahaan Daerah (PD) Migas berkaitan langsung dengan kapasitas dan jabatannya sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).
Menurutnya, dalam posisinya sebagai KPM, Tri Adhianto dinilai sebagai pihak yang memegang kendali serta mengetahui secara menyeluruh segala proses administrasi kerja sama, hingga pengambilan keputusan dan kebijakan strategis dalam seluruh program kerja PD.Migas Kota Bekasi.
“Sebagai KPM, beliau tentu mengetahui seluk-beluk administrasi kerja sama hingga keputusan dan kebijakan dalam setiap program kerja PD.Migas. Oleh karena itu, kehadirannya sebagai saksi sangat vital untuk membuat terang perkara ini, bukan justru menghindar dengan meminta penjadwalan ulang yang terkesan mempermainkan pihak Kejagung,” tegas Zefanya dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Lebih jauh, Zefanya mencium dugaan adanya aroma tak sedap di balik penundaan pemeriksaan tersebut. Zefanya menduga kuat bahwa rentang waktu penundaan hingga pekan depan sengaja dimanfaatkan oleh pihak terkait untuk bergerilya mencari jaringan pengamanan agar terhindar dari jeratan hukum dalam kasus PD.Migas.
“Kami menduga penundaan ini bukan sekadar urusan jadwal dinas, melainkan ada upaya untuk mencari jaringan atau lobi-lobi pengamanan agar tidak tersandung dalam kasus PD.Migas. Masyarakat Bekasi berhak tahu dan mengawal kasus ini sampai tuntas,” lanjut Zefanya.
Atas dasar itu, Anak Muda Bekasi (Amube) mendesak Kejaksaan Agung untuk tetap tegak lurus, profesional, dan tidak tunduk pada intervensi apa pun dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di tubuh PD Migas.
“Amube juga memastikan akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban di muka hukum,”pungkasnya.(RED)


