KOTA BEKASI — Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Pengadilan Agama Bekasi untuk mempercepat proses legalisasi tanah wakaf. Kolaborasi ini diarahkan untuk membantu penyelesaian kendala administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap aset umat, seperti rumah ibadah, madrasah, pesantren, dan tanah pemakaman.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui rangkaian koordinasi lintas lembaga. Salah satunya pembahasan rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Agama Bekasi terkait optimalisasi Sidang Isbat Wakaf. Koordinasi kemudian dilanjutkan melalui audiensi bersama jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jumat (13/11/2026).
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, menyampaikan bahwa legalitas tanah wakaf perlu mendapat perhatian karena aset tersebut memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang penting bagi masyarakat. Tanpa dokumen pertanahan yang tertib, aset wakaf berpotensi menghadapi persoalan hukum maupun sengketa di kemudian hari.
“Tanah wakaf memiliki nilai sosial, keagamaan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Karena itu, aset umat perlu memiliki kepastian hukum dan administrasi yang tertib agar terlindungi dari potensi sengketa serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya para nazhir, mendapatkan pendampingan dan kejelasan mengenai proses legalisasi tanah wakaf,” ujar Tarbarita.
Audiensi bersama Kemenag Kota Bekasi turut dihadiri Ketua BWI Kota Bekasi, Erti Herlina; Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Kota Bekasi; para Kepala KUA Kecamatan Bekasi Timur, Pondok Gede, dan Medan Satria; pimpinan MAN 1 dan MAN 2 Kota Bekasi; serta para Penyuluh Agama Islam.
Pertemuan tersebut membahas penguatan peran masing-masing lembaga dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan administrasi tanah wakaf. Kemenag dan BWI diharapkan dapat mengoptimalkan peran KUA serta penyuluh agama untuk menjangkau dan mendampingi para nazhir yang mengalami kendala dalam proses legalisasi aset wakaf.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tanah wakaf yang berasal dari ikrar lisan pada masa lalu atau belum memiliki dokumen administrasi lengkap karena wakif telah meninggal dunia. Kondisi tersebut kerap menyulitkan proses pendaftaran tanah wakaf apabila tidak didukung bukti dan dokumen yang dipersyaratkan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, BPN Kota Bekasi mendorong koordinasi layanan yang melibatkan beberapa tahapan dan kewenangan lembaga terkait.
Pertama, Pengadilan Agama berperan melalui mekanisme persidangan dan penetapan hukum untuk perkara yang memenuhi persyaratan Sidang Isbat Wakaf. Kedua, Kemenag melalui pejabat berwenang, bersama unsur terkait, menindaklanjuti penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sesuai ketentuan. Ketiga, Kantor Pertanahan memproses pendaftaran tanah wakaf berdasarkan dokumen dan persyaratan yang telah dipenuhi hingga penerbitan sertipikat.
Melalui pembagian peran tersebut, proses penyelesaian tanah wakaf diharapkan menjadi lebih terkoordinasi. Masyarakat dan para nazhir juga diharapkan memperoleh pendampingan yang lebih jelas dalam memenuhi persyaratan administrasi dan hukum.
Tarbarita menambahkan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi penting agar kendala yang dihadapi masyarakat dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan tanah wakaf. Diperlukan sinergi antara Kantor Pertanahan, Kemenag, BWI, dan Pengadilan Agama agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Harapan kami, semakin banyak aset wakaf yang memiliki legalitas jelas sehingga dapat terlindungi dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Kantah Kota Bekasi akan melanjutkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk pembahasan kerja sama formal dengan Pengadilan Agama Bekasi. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pelayanan pertanahan sekaligus mendukung perlindungan aset keagamaan dan sosial masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah wakaf.(**)
Save as PDF
