BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia (DPP LSM KOMPI) secara serius mempertanyakan keabsahan proses perjanjian jual beli material hasil pembongkaran bangunan Gedung Eks-SDN 01 Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
Sekretaris Jenderal DPP LSM KOMPI Diego Sadewo, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah dugaan persoalan administratif dan indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam dokumen perjanjian jual beli material bangunan sekolah tersebut.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas transaksi penjualan material bangunan bekas, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola, mengamankan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah.
“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata nilai transaksi penjualan material bangunan tersebut. Kami mempertanyakan apakah seluruh prosesnya sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah pejabat yang bertindak memiliki kewenangan yang sah, apakah penilaiannya dilakukan sesuai prosedur, dan apakah mekanisme penjualannya sudah memenuhi persyaratan pengelolaan barang milik daerah,” tegas Diego Sadewo, dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan dokumen yang dimiliki DPP LSM KOMPI, terdapat Perjanjian Jual Beli Material Hasil Bangunan SDN Sukaresmi 01 Nomor 000.2.3.2/2015/BPKD.4/2026 tertanggal 3 November 2026.
Dalam perjanjian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi bertindak sebagai pihak penjual melalui pejabat yang ditunjuk, sedangkan pihak pembeli merupakan perorangan.
Dirinya mempertanyakan apakah penunjukan pembeli perorangan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administrasi dalam mekanisme pemindahtanganan barang milik daerah. Ia juga meminta penjelasan mengenai dasar hukum penggunaan mekanisme penjualan tanpa melalui lelang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.
“Jangan sampai pemerintah daerah menjalankan transaksi atas barang milik daerah tanpa memastikan seluruh persyaratan administrasi, kewenangan, dan mekanisme penjualannya terpenuhi. Setiap keputusan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
“Kami meminta agar dokumen penilaian dibuka dan diperiksa secara objektif. Siapa tim penilainya, bagaimana komposisinya, apa dasar penunjukannya, bagaimana metode penilaiannya, serta apakah hasil penilaian tersebut benar-benar mencerminkan nilai wajar material yang dijual. Jangan sampai terdapat kekeliruan prosedur yang berpotensi mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan daerah,” tegas Diego Sadewo.
Atas sejumlah persoalan tersebut, DPP LSM KOMPI meminta Polres Metro Kabupaten Bekasi, khususnya Satuan Reserse Kriminal, untuk menindaklanjuti Laporan Informasi Nomor 010/LI/DPP.LSM-KOMPI/11/2026 tertanggal 12 November 2026.
Sadewo meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pembongkaran serta transaksi jual beli material tersebut.
Pemeriksaan setidaknya harus mencakup:
1. Keabsahan perjanjian jual beli material bangunan dan kewenangan pejabat yang menandatanganinya.
2. Legalitas serta dasar penunjukan Tim Penilai Barang Milik Daerah.
3. Kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018.
4. Kesesuaian mekanisme penjualan dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, termasuk Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
5. Kebenaran nilai transaksi, bukti pembayaran, dan penerimaan uang ke kas daerah.
6. Status hukum bangunan dan dasar kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembongkaran serta penjualan materialnya.
7. Ada atau tidaknya kerugian keuangan daerah maupun unsur tindak pidana dalam keseluruhan proses tersebut.
“Kami juga mendorong Inspektorat Kabupaten Bekasi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk menguji kewajaran nilai penjualan dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset daerah,” ungkapnya.
Diego Sadewo menegaskan bahwa penyampaian laporan informasi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, setiap aset daerah harus dikelola berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak ingin membangun opini bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum ada hasil pemeriksaan dan pembuktian dari lembaga yang berwenang. Namun, kami juga tidak akan menutup mata ketika menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam pengelolaan aset daerah.”
“Apabila seluruh prosesnya memang telah sesuai aturan, pemerintah daerah harus berani membuka dokumen dan memberikan penjelasan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan daerah, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aset daerah adalah milik publik. Pengelolaannya bukan ruang bagi pejabat untuk bertindak tanpa pengawasan. Setiap rupiah yang menjadi hak daerah wajib dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(RED)
Save as PDF
