BANTARGEBANG – Anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Golkar Solidaritas, Sarwin Edi Saputra serap aspirasi warga Perum Cimuning Royale Residence, RW 04, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, dalam reses ke II tahun 2026, Selasa (7/07/2026) malam.
Sejumlah aspirasi terkait infrastruktur masih tetap mendominasi, seperti permasalahan drainase, perbaikan jalan rusak dan lahan fasos fasum untuk taman disuarakan warga dalam pertemuan tersebut.
Terkait infrastruktur, masalah drainase atau saluran air sudah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Sudah mengusul dalam Musrenbang tapi belum direalisasikan oleh pemerintah.
Selain itu, warga Cimuning Royale residence juga mengusulkan pembangunan gapura dan area publik untuk kumpul-kumpul warga.
Satu per satu usulan yang disampaikan warga langsung direspon Sarwin Edi Politisi Golkar itu mengatakan, semua usulan warga pasti akan diperjuangkan agar dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi, terutama masalah Drainase yang berdampak banjir.
“Saya liat titik air kumpul di belakang perumahan semua, karena terjadi longsor hingga menutupi saluran air hingga berakibat banjir. Jadi harus dibikin saluran air besar dan diturap agar lebih aman,” ujar Sarwin Edi Saputra.
Selain masalah infrastruktur, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi juga menyoroti isu terkait defisit fiskal dan wacana pemotongan TPP bagi ASN Pemkot Bekasi. Sarwin menyatakan pihaknya masih menunggu pembahasan resmi terkait kondisi anggaran daerah, termasuk isu defisit anggaran yang belakangan menjadi perbincangan.
“Kalau soal defisit anggaran memang saya sedikit kemarin mendengar. Kebetulan kita di Banggar belum ada pembahasan, baru LHP BPK saja. Mungkin nanti kalau sudah ada pembahasan di situ akan kita pertanyakan, benar atau tidak soal defisit anggaran ini,” ungkapnya.
Terkait isu pemotongan TPP, Sarwin mengaku Komisi I DPRD Kota Bekasi hingga kini belum memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan, karena sedang menjalani masa reses.
“Isu TPP ini memang sudah bergulir di masyarakat maupun di lingkungan Pemerintah Kota. Namun, kami di Komisi I belum memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan ini. Nanti kami akan memanggil OPD terkait untuk mengklarifikasi seperti apa sebenarnya isu yang berkembang di masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Ia memastikan persoalan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan Komisi I agar segera dilakukan klarifikasi setelah masa reses DPRD berakhir.
“Kemarin sudah kita sampaikan kepada pimpinan Komisi I untuk melakukan klarifikasi soal isu TPP ini. Mungkin setelah reses kita akan memanggil OPD terkait, karena ini memang sudah menjadi kegelisahan PPPK maupun ASN lainnya yang terdampak dengan adanya isu seperti ini,” tandasnya.(RON)