KOTA BEKASI — Anggota DPRD Kota Bekasi, sekaligus Anggota Komisi III, Alit Jamaludin menekankan pentingnya intervensi konkret pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi warga,

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah pola bisnis masyarakat. Kini, usaha tidak lagi harus memiliki toko fisik atau lapak konvensional. Dengan memanfaatkan Handphone dan platform digital, siapa pun bisa memulai usaha. Namun, hal tersebut tetap membutuhkan pendampingan dan pelatihan dari pemerintah.

“Bisnis hari ini sudah bergerak ke arah digital. Banyak warga ingin usaha tapi bingung bagaimana memulainya. Pemerintah harus hadir melalui pelatihan digital marketing agar masyarakat bisa memanfaatkan gadget untuk berdagang,” ujar Alit Jamaludin, menggelar jaring aspirasi atau reses di wilayah Are. jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (13/02/2026)

Sebagai mitra kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Komisi III DPRD telah mendorong agar program pelatihan digital marketing masuk dalam rencana kerja dinas, terutama menyasar generasi muda dan pelaku UMKM pemula.

Selain peningkatan keterampilan, ia juga menyoroti persoalan klasik UMKM di Kota Bekasi, yakni keterbatasan permodalan. Selama ini, program UMKM dinilai kerap muncul dalam bentuk kegiatan seremonial, namun belum menyentuh kebutuhan mendasar pelaku usaha.

Untuk itu, ia menginisiasi program Tenaga Kerja Mandiri yang akan diusulkan masuk dalam perencanaan Dinas UMKM. Program tersebut berupa bantuan permodalan konkret bagi warga yang sudah memiliki usaha namun kekurangan modal, maupun bagi warga yang memiliki potensi usaha tetapi belum memulai karena keterbatasan dana.

Secara teknis, bantuan dapat diberikan berbasis kelompok di tingkat RW. Satu kelompok yang terdiri dari sekitar 20 orang direncanakan menerima bantuan modal sebesar Rp20 juta untuk dikelola bersama dan dikembangkan menjadi usaha produktif.

“Model ini pernah saya implementasikan sebelumnya di Bekasi Timur dan terbukti membantu masyarakat membangun usaha bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan, program pemberdayaan berbasis digital dan permodalan dinilai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi warga. DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong agar program tersebut dapat diakomodasi dalam perencanaan resmi pemerintah daerah melalui Dinas UMKM.

“Peningkatan ekonomi warga harus menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh hanya hadir secara administratif, tapi harus nyata dalam bentuk pelatihan dan permodalan,” tegasnya.(ADV)