CIKARANG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun dengan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun 2026 pada Jumat (6/2/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan pendistribusian kepada wajib pajak sekaligus menjaga trend positif dalam pencapaian target PAD yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah SPPT PBB-P2 akhirnya sudah bisa dicetak walaupun agak terlambat. Keterlambatan terjadi karena Peraturan Bupati harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Iwan.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pihaknya mencetak sekitar 1,3 juta Nomor Objek Pajak (NOP) dengan total target penerimaan mencapai Rp902.872.395.401.
Seluruh dokumen tersebut akan segera didistribusikan secara paralel kepada wajib pajak dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.
Selain itu, Bapenda juga menyiapkan program reward bagi wajib pajak yang taat dari seluruh kategori buku 1 hingga buku 5.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
“Semoga dengan adanya timbal balik dari pemerintah daerah, masyarakat semakin taat pajak sehingga pendapatan daerah, khususnya dari sektor PBB-P2, dapat meningkat. Dengan begitu pembangunan di Kabupaten Bekasi bisa berjalan dengan dukungan fiskal yang memadai,” jelasnya.
Iwan menambahkan, target PBB-P2 tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang berada di angka lebih dari Rp825 miliar.
Sementara itu, untuk pajak air tanah, target penerimaan ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya.
Pengawasan akan diperkuat melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tim satuan tugas terkait.
“Capaian pajak air tanah tahun lalu mencapai 100,1 persen. Target PBB tahun 2025 juga melampaui 100 persen. Mudah-mudahan tahun ini hasilnya bisa kembali optimal,” pungkasnya.