JAKARTA – Program Sekolah Rakyat terus mengalami pengembangan signifikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Salah satu langkah strategis terbaru adalah penerapan pengajaran multibahasa asing di seluruh Sekolah Rakyat, guna membekali generasi muda agar siap bersaing di pasar kerja global.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan pentingnya kebijakan ini.
“Penguasaan bahasa asing sangat krusial untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional yang terus meningkat,” ujar Mukhtarudin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Enam bahasa asing prioritas yang akan diajarkan adalah Bahasa Inggris, Arab, Jepang, Korea, Mandarin, dan Jerman.
Pemilihan bahasa-bahasa ini, menurut Mukhtarudin, menyesuaikan dengan kebutuhan negara-negara mitra penempatan pekerja migran Indonesia. Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mempertimbangkan penambahan Bahasa Portugis sebagai langkah memperluas kerja sama dengan negara-negara Eropa Selatan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Integrasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Bahasa
Kepala Sekolah Rakyat di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan kerja yang menjadi modal utama bagi siswa untuk masuk ke dunia industri dan luar negeri.
Pendekatan pembelajaran yang diterapkan mengusung konsep link and match antara pelatihan bahasa dan pendidikan vokasi. Dengan begitu, kompetensi siswa dapat langsung terhubung dengan kebutuhan industri dan pasar kerja global.
“Sekolah Rakyat memberikan kesempatan luas bagi siswa dari keluarga miskin dan sangat miskin agar memiliki akses pendidikan berkualitas serta peluang kerja yang setara,” jelasnya.
Sekolah Rakyat Siap Terapkan Program Multibahasa
Hingga saat ini, terdapat 166 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Mayoritas setingkat SMA atau pendidikan menengah kejuruan (SMK) dan telah diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan bahasa asing serta vokasi secara menyeluruh.
Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan SDM Indonesia yang berdaya saing tinggi di tingkat global, sekaligus mendorong pemerataan kesempatan pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.***