JAKARTA – Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program unggulan nasional yang berfokus pada perlindungan anak Indonesia secara menyeluruh. Inisiatif ini tidak hanya mencakup aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai amanat Konstitusi Indonesia dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Latar Belakang Perlindungan Anak: Dari Dunia ke Indonesia
Sejak 1989 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Perlindungan Anak yang berlaku sejak 2 September 1990 dan telah diratifikasi oleh 193 negara hingga Desember 2008. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengesahkan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Tujuan utama konvensi ini adalah menjamin hak setiap anak di seluruh dunia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat serta terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Meski berbagai kebijakan telah dibuat, implementasi perlindungan anak di Indonesia sebelumnya masih terbatas pada aspek hukum dan sosial. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, pendekatan perlindungan anak kini dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mencakup gizi, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan digital.
Lima Program Unggulan Presiden Prabowo dalam Perlindungan Anak
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap anak, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapatkan asupan gizi berkualitas. Sejak awal 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat dan terbukti membantu menekan angka stunting serta mempercepat pertumbuhan anak secara sehat dan produktif.
2. Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Program Cek Kesehatan Gratis hadir untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekolah-sekolah hingga daerah terpencil agar potensi gangguan tumbuh kembang dapat dideteksi sejak dini.
3. Revitalisasi Sekolah dan Kesejahteraan Pendidikan
Melalui program ini, pemerintah fokus pada renovasi infrastruktur pendidikan, peningkatan fasilitas sekolah, dan kesejahteraan guru. Dengan sistem tunjangan dan gaji langsung yang lebih transparan, anak-anak Indonesia diharapkan dapat menikmati pendidikan berkualitas di lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
4. Peraturan Perlindungan Anak di Ranah Digital
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital (2025–2029). Regulasi ini mengatur sistem elektronik ramah anak, pencegahan eksploitasi online, serta peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks dan berisiko bagi anak-anak.
5. Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Diskriminasi
Selain melindungi dari kekerasan fisik dan digital, pemerintah juga memperkuat perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan berbasis gender, dan diskriminasi sosial. Sinergi antar kementerian, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia.
Dampak Positif dan Harapan Menuju Generasi Emas 2045
Berbagai program unggulan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak secara holistik. Dampak nyata mulai terlihat melalui penurunan angka stunting, peningkatan literasi digital anak, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional.
Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perlindungan anak adalah fondasi utama menuju Generasi Emas 2045.
“Negara hadir penuh untuk menjamin hak anak Indonesia. Mereka adalah masa depan bangsa, dan tugas kita memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia,” tegas Presiden Prabowo.
Investasi terbaik sebuah bangsa terletak pada anak-anaknya. Melalui program-program unggulan ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam membangun generasi muda Indonesia yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing global.
Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.