JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu tonggak penting dalam satu tahun masa pemerintahannya. Program ini bukan sekadar sekolah biasa, melainkan sekolah berasrama unggulan yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet Paripurna menegaskan apresiasinya kepada jajaran kementerian dan lembaga yang berperan aktif menjalankan program tersebut.
“Sekolah Rakyat sudah melampaui target awal yang ditetapkan. Ini bukti kerja keras dan komitmen kita semua untuk memastikan pendidikan merata dan berkualitas bagi putra-putri bangsa yang kurang beruntung,” ujar Presiden Prabowo, seperti dilansir [Setneg.go.id].
Peran Kementerian Sosial dan TNI dalam Pembentukan Karakter
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas dan kedisiplinan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat.
“Kolaborasi Kementerian Sosial dengan TNI sangat berperan penting dalam memperkuat kedisiplinan siswa. Disiplin adalah kunci sukses dalam kehidupan dan pendidikan, sehingga kami memberikan perhatian khusus dalam aspek ini,” jelas Robben, dikutip dari [Setkab.go.id].
Sekolah Rakyat SRMA 17 Surakarta Jadi Pionir Pendidikan Setara Sekolah Unggulan.
Salah satu pionir program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, yang berdiri sejak 14 Juli 2025 di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Sekolah ini menampung 200 siswa angkatan pertama di jenjang kelas 10 yang terbagi dalam 8 ruang kelas, masing-masing berisi 25 siswa.
Kegiatan belajar di SRMA 17 didukung oleh 20 tenaga pendidik, serta 12 wali asrama dan wali asuh yang bertanggung jawab terhadap pembinaan karakter dan kesejahteraan siswa.
“Siswa itu kami ambil dari DTSEN, jadi ketika itu sudah desil 1 dan desil 2 kemudian divalidasi dan ground checking oleh pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dari Dinas Sosial bahwa mereka layak, mereka jadi siswa SR,” ungkap Kepala Sekolah SRMA 17 Surakarta, Septhina Shinta Sari, dikutip dari [Media Keuangan | MK+).
Menjawab Masalah Putus Sekolah Akibat Kemiskinan
Fakta dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar tiga juta anak Indonesia belum bersekolah, dengan 76 persen keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai penyebab utama (Susenas 2021). Melihat kondisi tersebut, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara dan berasrama.
Salah satu siswa, Okta, seorang yatim piatu dan penghafal Al-Qur’an, mengaku program ini telah mengubah hidupnya. “Sekolah Rakyat membuat saya kembali punya harapan. Saya bisa belajar dengan tenang dan mendapatkan perhatian lebih, sehingga cita-cita saya tidak pupus,” tuturnya, dikutip dari Kominfo.go.id
Target 500 Sekolah Rakyat di 2025
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2025, dengan dukungan lintas kementerian dan pemangku kepentingan pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan akses pendidikan gratis dan berkualitas hingga tingkat SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus menjadi strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia unggul.
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar inovasi pendidikan, tetapi juga investasi sosial jangka panjang.
Melalui pendekatan inklusif, berbasis karakter, dan berorientasi pada kualitas, program ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dan mewujudkan keadilan pendidikan di Indonesia.