JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) guna memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada 16 Oktober 2025, Kepala BGN menetapkan pembangunan 4.770 SPPG terpencil yang akan dilaksanakan melalui Satgas Percepatan MBG, dengan pelibatan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua pelaksana di wilayah masing-masing.
Langkah ini menjadi strategi penting pemerintah untuk memastikan akses gizi seimbang dan makanan bergizi gratis menjangkau masyarakat paling membutuhkan di pelosok negeri. Berdasarkan data tahun 2023, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal mencapai 24,29 persen, dengan angka stunting tinggi dan penerima manfaat MBG masih di bawah 1.000 orang di banyak daerah terpencil.
Tantangan besar dalam pelaksanaan program ini antara lain keterbatasan tenaga kesehatan dan ahli gizi, akses logistik sulit, rantai pasok pangan yang lemah, serta minimnya edukasi gizi masyarakat.
BGN Pastikan Standar dan Akses SPPG di Daerah Terpencil
Direktur Utama BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa Satgas Percepatan SPPG bertugas memastikan setiap unit dibangun sesuai standar, mulai dari pemilihan lokasi terpencil yang dapat dijangkau dalam waktu maksimal 30 menit, hingga penerapan petunjuk teknis ketat dalam pengelolaan.
“Bangunan SPPG dirancang berukuran ideal 10 x 15 meter agar mampu melayani kebutuhan gizi masyarakat di daerah dengan akses terbatas,” jelas Dadan.
Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, BGN telah membangun lebih dari 11.000 SPPG dan menjangkau hampir 40 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan tambahan 4.770 SPPG terpencil, cakupan penerima manfaat MBG ditargetkan meningkat signifikan hingga 70–75 juta anak.
Sinergi Nasional untuk Wujudkan MBG Merata
Pemerintah mengajak seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan pembangunan SPPG terpencil ini. Pendanaan program tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga terbuka untuk dana CSR perusahaan, APBD, serta dukungan tokoh masyarakat.
Selain itu, sinergi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga sangat penting agar pembangunan infrastruktur dan distribusi MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Gerakan Patriot MBG untuk Generasi Sehat Indonesia
BGN juga mengajak masyarakat menjadi Patriot MBG — relawan dan pelopor yang aktif mendukung program Makan Bergizi Gratis di lingkungannya. Partisipasi masyarakat dinilai krusial dalam mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
“Meski tantangan di wilayah terpencil besar, dengan kerja sama semua pihak kita bisa memastikan program MBG terwujud merata dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Dadan.
Pembangunan SPPG terpencil menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesehatan nasional, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh.