KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengantisipasi potensi gangguan keamanan menyusul rencana unjuk rasa masyarakat dengan mengedepankan pendekatan koordinasi dan dialog. Langkah ini diambil sebagai respons atas sejumlah kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan apresiasi sekaligus pemahaman terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penyampaian pendapat dilakukan secara kondusif.

“Tentu hari ini kita memahami betul apa yang kemudian menjadi harapan dan keinginan warga masyarakat Indonesia. Tentu bagaimana di dalam rangka menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan, dibuat sebaik mungkin, sekondusif mungkin,” ujar Tri Adhianto, Sabtu (30/8/2025) sore.

Tri juga menyoroti pentingnya perbaikan internal institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani demonstrasi. Ia menekankan agar penegakan hukum tidak hanya dilakukan keluar, tetapi juga terhadap oknum yang melanggar kode etik dalam penanganan pengunjuk rasa.

“Tentu ada hal yang harus juga dilakukan perbaikan terkait dengan institusi Polri, dan terkait dengan tidak saja memberikan penegakan hukum ke luar, tetapi juga secara internal, kalau memang betul-betul ada satu pelanggaran terkait dengan kode etik, terkait dengan pola penanganan yang dilakukan saudara-saudara kita yang berunjuk rasa, sehingga tentu harapannya ada satu perbaikan dan tentu bisa diterima oleh warga masyarakat,” jelasnya.

Secara khusus, Wali Kota mengungkapkan langkah antisipatif yang telah dimulai sejak pagi, salah satunya dengan menggelar doa bersama para ulama.

“Antisipasi dimulai dari tadi pagi kami dengan para ulama melantunkan dzikir doa agar bangsa ini segera pulih, bangsa ini segera bangkit. Saya yakin betul bahwa cobaan ini akan terlewatkan di dalam rangka Indonesia yang maju, Indonesia yang cemerlang, Indonesia yang jaya,” ucapnya.(**)