JAYAPURA – Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua (PAK-HAM Papua) menjunjung tinggi prinsip penyelesaian masalah Papua secara damai sebagai upaya diplomatik yang konstruktif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kaitan itu, menurut keterangan pers Direktur PAK-HAM Papua Matius Murib yang dirilis di Kota Jayapura, Jumat (30/5/2025), pihaknya mendorong Negara agar segera menggelar perundingan damai tentang Papua.
Pernyataan itu dikemukakan Matius Murib dalam diskusi Strategi Advokasi HAM Papua dengan DPD Partai Gerindra Provinsi Papua di Kota Jayapura pada 28 Mei 2025. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua DPD Gerindra Papua,Yanni
Pertemuan yang dihadiri 20 orang dari unsur PAK-HAM Papua dan jajaran pengurus Partai Gerindra Provinsi Papua itu dilaksanakan dalam rangka menyikapi eskalasi konflik dan kekerasan yang meningkat di tanah Papua.
Konflik dan kekerasan di Tanah Papua itu sendiri telah menimbulkan ketegangan dan gangguan stabilitas serta potensi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di tanah Papua, sehingga PAK HAM Papua berinisiatif membentuk Tim Advokasi HAM Papua dan mendorong adanya perundingan damai tentang Papua.
PAK HAM Papua mengakui akar masalah pelanggaran HAM berat di tanah Papua terus terjadi karena alasan ekonomi dan politik. Klaim “NKRI harga mati” dan “Papua Merdeka harga mati” telah menyebabkan begitu banyak korban di berbagai pihak hingga saat ini.
Negara kemudian diminta untuk mengakhiri konflik dan kekerasan di tanah Papua dengan menggelar Perundingan Damai di tempat netral dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, dan Tim Advokasi HAM Papua tetap semangat untuk maju bersama menuju Papua damai.
Disebutkan, PAK-HAM Papua juga berharap dapat bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang berencana berkunjung ke Kota Jayapura pada Juni 2025 serta dapat berdialog dengan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.
Lebih dari itu, PAK HAM Papua berharap dapat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta untuk menyampaikan Proposal Perundingan Damai antara Jakarta dan Papua yang diharapkan dapat dilaksakan pada 10 Desember 2025 pada momentum perayaan hari HAM se-dunia ke-77 tahun ini.
Matius Murib juga mengemukakan bahwa pihaknya menyampaikan terima kasih atas komitmen kerjasama Partai Gerindra Provinsi Papua untuk menghentikan kekejaman dan mewujudkan kedamaian di tanah Papua.(**)