KOTA BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga memasuki Triwulan ke dua tahun 2025. Dia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya serapan anggaran dan kurang optimalnya kinerja Bapenda.

“Hari ini PAD baru mencapai 30 persen, artinya serapan anggarannya belum maksimal. Dalam laporan LKPJ 2024 yang lalu, kami sudah memanggil Dispenda dan bahkan melakukan inspeksi mendadak. Kami temukan beberapa sektor potensial, seperti perhotelan, yang serapannya masih sangat rendah,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

Abdul Muin menambahkan, kondisi ekonomi yang belum stabil memang menjadi salah satu faktor, namun itu tidak bisa dijadikan alasan utama. Ia menekankan perlunya langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD.

“Saya mengingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agar menjadikan peningkatan PAD sebagai skala prioritas. Meskipun kita sedang dalam masa transisi pemerintahan, bukan berarti kinerja boleh melambat,” ujarnya.

Lebih lanjut, pria akrab disapa bang Muin ini menuturkan dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat jika PAD terus melemah.

“Kalau PAD rendah, otomatis pembangunan akan terganggu. Infrastruktur yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa tertunda, termasuk program-program pelayanan publik lainnya. Ini akan menimbulkan masalah baru bagi warga,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan “warning” kepada Bapenda agar bekerja lebih keras dan transparan. Ia juga mendesak kepala daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, mengingat tahun anggaran sudah memasuki pertengahan.

“Kita sudah masuk ke triwulan ketiga, kegiatan pembangunan masih minim. Harusnya OPD digenjot dari sekarang. Kami minta Wali Kota segera ambil langkah tegas,” tutupnya.(ADV)