Rumahnya Digusur, Wanita Paruh Baya ini Bingung harus Tinggal Dimana

Bagikan:

Bu Ika (47), Salah satu warga yang rumahnya digusur mengaku sedih tempat tinggalnya rata dengan tanah.

BEKASI BARAT – Meski mendapat penolakan dari warga, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang membongkar puluhan bangunan rumah permanen dan semi permanen yang menempati lahan pengairan milik PUPR di Perumahan Bumi Rawa Tembaga, RT 01/RW 11, Jalan Bougenville Raya , Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kamis (25/7/2019).
Bu Ika (47), Salah satu warga yang rumahnya digusur mengaku sedih tempat tinggalnya rata dengan tanah. Dirinya tak tahu harus tinggal kemana paska rumahnya di bongkar oleh petugas.
“Bingung saya sekeluarga mau tinggal dimana?, uang tak ada karena sudah habis tuk lebaran kemarin. Sedangkan kompensasi dari pemerintah tidak ada,” ucapnya dengan nada sedih.
Menurut penuturannya, ia dan keluarga menempati lahan tersebut sejak tahun 2000 atau hampir 20 tahun lalu. Dirinya menempati lahan itu setelah membeli kepada penggarap dan dibangun menjadi tempat tinggal hingga sekarang.
Meski begitu, ibu dua anak ini mengaku mengetahui bahwa lahan yang di tempatinya adalah milik pemerintah. Namun, selama menempati lahan puluhan tahun tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari pihak Pemerintah.
“Awalnya saya dirikan bangunan semi permanen dilahan itu, tetapi selama waktu berjalan tidak pernah ada teguran hingga sudah banyak didirikan bangunan permanen sampai saat ini,” katanya.
Wanita paruh baya ini berharap kepada pemerintah untuk memikirkan para warga yang terkena tergusur. Soalnya para warga yang nemenpati lahan membangun rumahnya dengan biaya yang tidak sedikit.
“Kita kan bangun pakai biaya. Binatang aja masih bisa dikasih makan apalagi manusia. Berapapun konpensasinya kita akan terima, kita kan manusia sesama manusia,” ujarnya.
Sementara itu, R. Siregar, Kuasa Hukum warga penggusuran menyesalkan tindakan pemerintah daerah setempat tidak melakukan sosialisasi dan dialog.
“Kalau yang namanya penggusuran ada proses sosialisasi dan negoisasi atau semacam ganti rugi. Ini yang kita persoalkan,” kata R. Siregar kepada wartawan dilokasi penggusuran, Kamis (25/7/2019).
Ia mengaku, sampai hari ini belum ada stakeholder yang bisa dihubungi terkait perundingan agar pelaksanaan penggusuran ditunda.”Semua pejabat yang dipertemukan kepada kami selaku kuasa hukum hanya bisa menampung,” katanya.
Ia juga mempertanyakan, dari 57 bangunan yang terdampak penggusuran hanya satu dibebaskan.
“Kita lihat pelaksanaannya.Terlaksana tidak? Seharusnya ada, jembatan yang masuk salah satu perumahan termasuk tembok dan pagar,” tuturnya.
Menurutnya, tindakan Pemkot Bekasi dalam melakukan tindakan penggusuran warga secara ilegal. Karena sosialisasi tidak dilakukan secara ‘door to door’.
“Menurut informasi yang saya terima, peringatan atau SP 1 sampai 3 ditumpuk di aatu titik, ada yang sampai dan tidak,” ucap Siregar.(RON)