Perda Ketahanan Pangan, DKP dan Pansus 35 Kunker ke Pemkot Padang

Bagikan:

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pemkab Bekasi, Yeta dan Pansus 35 DPRD Kabupaten Bekasi dalam kunjungannya ke Kota Padang ingin sharing terkait Peraturan Daerah (Perda) ketahanan pangan.
“Kedatangan kami kesini selain untuk bersilaturrahmi, juga ingin sharing terkait Peraturan Daerah (Perda) ketahanan pangan yang menjadi bahasan tugas kami, yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kota Padang dan ingin tahu tentang mekanisme pengelolaan cadangan pangan, kedaulatan pangan, serta bagaimana cara menyosialisasikannya kepada masyarakat”, tutur Wakil Ketua Pansus 35 DPRD Kabupaten Bekasi, Suganda selaku Ketua rombongan menyampaikan maksud kedatangannya. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kota Padang Syahrial mengatakan, ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota Padang sebagian besar masih dipasok dari kabupaten/kota tetangga. Misalnya, beras, sayuran, telur dan juga cabe. Khusus untuk cabe ini, kami sedang menggiatkan gerakan tanam cabe di pekarangan rumah sebagai upaya antisipasi ketika harga cabe bergejolak”, tuturnya.
Syahrial menjelaskan yang dimiliki Kota Padang saat ini adalah Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan, yang sedang disusun Perwako sebagai petunjuk pelaksanaan teknisnya di lapangan. Perda ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan hak azazi setiap rakyat Indonesia.
“Sambil menyusun Perwako tersebut, kami juga menyusun jejaring keamanan pangan yang rutin mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai keamanan pangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini antara lain Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Satpol PP Kota Padang, Balai POM Padang dan kepolisian”, ujarnya.
“Dalam Perda tersebut juga dinyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan, hal ini pula yang membuat Pemko Padang langsung menindak penjual makanan yang “nakal” yang memasukkan bahan atau zat berbahaya ke dalam makanan yang dijualnya,” imbuh Syahrial.