CIKARANG – Badan Standardisasi Nasional (BSN) meresmikan Kantor Layanan Teknis (KLT) di Kabupaten Bekasi, selasa (26/02/2019).
Ini merupakan KLT yang ke-3, setelah pada tahun 2017, BSN meresmikan KLT di Kota Makassar dan Palembang. Dengan berdirinya KLT BSN di Bekasi, masyarakat Bekasi dan sekitarnya akan semakin mudah untuk mendapatkan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK).
Selain itu, diharapkan jumlah industri dan UKM yang menerapkan SNI di wilayah ini akan semakin meningkat.
Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi mengatakan dari total 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kabupaten Bekasi terpilih oleh Bappenas menjadi daerah pertama peresmian kantor layanan teknis BSN.
“Di kita ada 15.000 lebih UMKM, cukup potensial. Di sisi lain, produk-produk yang dimiliki UMKM kita belum terstandarkan. Dengan adanya BSN ini semua produk kita akan memiliki daya saing di tingkat nasional hingga internasional. Karena dengan mengantongi SNI, maka ada jaminan mutu dan produk di sana,” kata dia.
Uju mengimbau, para pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang ini. Sebab, mereka tidak perlu lagi harus ke Jakarta untuk meraih standardisasi produk.
“Karena layanannya lebih dekat lagi, tidak harus ke Jakarta. Ini bagaimana kita menangkap peluang pasar tentunya, sehingga produk kita punya daya saing,” Ucap Uju.
Selain itu Uju juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM akan terus melakukan pembinaan kepada para pengusaha di Kabupaten Bekasi. Sehingga kedepan produknya dari segi jumlah dan kualitas terus meningkat.
Kepala BSN, Bambang Prasetya saat peresmian menjelaskan, KLT ini merupakan langkah nyata BSN dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 terutama di Pasal 8 Ayat 2 yang menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh BSN.
Selain itu, sesuai pasal 53, dinyatakan bahwa BSN bersama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau pemerintah daerah bekerjasama untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.
Dengan adanya KLT Bekasi ini, masyarakat di wilayah ini dapat lebih mudah mengakses informasi SPK, berkonsultasi, serta mengusulkan pembinaan SNI bagi UKM.
“Bekasi merupakan tempat yang paling strategis. Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), potensi industri dan UMKM di Kabupaten Bekasi sangat luar biasa. Hadirnya standardisasi dan penilaian kesesuaian sudah tidak dapat ditawar lagi, karena sangat membantu para pelaku usaha dalam penerapan standar. Keluhan akan mahalnya biaya pengurusan SNI akan sirna karena manfaat penerapan SNI jauh lebih banyak, baik untuk akses pasar, memperkuat daya saing produk lokal, dan masih banyak lagi,” tegas Bambang.
Sebagai informasi, hingga saat ini, jumlah industri penerap SNI di Indonesia adalah 13.819 industri, sedang di Jawa Barat jumlahnya adalah 120 industri, sementara di wilayah Cikarang, Bekasi dan sekitarnya jumlahnya mencapai 66 industri.
Dengan adanya potensi tersebut, BSN harus mendekatkan diri kepada para stakeholder di daerah untuk memenuhi kebutuhan standardisasi di berbagai wilayah Indonesia. Mengingat luasnya wliayah Indonesia dan belum meratanya penerapan standar, maka BSN membentuk Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di daerah.
Selain di Bekasi, pada tahun 2019 ini, BSN juga akan mengoperasikan KLT di Surabaya dan Pekanbaru. Di KLT, BSN menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung layanan SPK seperti pelatihan, konsultasi, serta pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha, dan lembaga penilaian kesesuaian.
“Pendirian KLT di Bekasi, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Bekasi, melalui program pendampingan dan bimbingan penerapan SNI, diharapkan organisasi dan industri termasuk UMKM di Bekasi mampu berdaya saing baik di tingkat nasional dan global, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat,” tutup Bambang. (jie)