Tak Punya Arah Kebijakan Pro Rakyat, Ketua Sapma PP Tuding Ketua DPRD Mandul

Bagikan:

Gedung DPRD Kabupaten Bekasi
Gedung DPRD Kabupaten Bekasi

CIKARANG – Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nuhraha menilai kinerja Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja hingga saat ini masih seperti ‘boneka politik’.
“Musti diingat, Ketua DPRD itu setara dengan Bupati. Kami Sapma PP Kabupaten Bekasi meminta dengan tegas kepada unsur ketua DPRD Kabupaten Bekasi, untuk tetap menjaga kehormatan kewibawaan DPRD sebagi lembaga perwakilan rakyat. Jangan malah mengesankan sebagai lembaga pelengkap, pembohongan dan gaya-gayaan,” cetusnya.
Mustinya, kata Aria, sebagai Ketua DPRD, Eka mampu menjadi dirigent di dalam menyusun rencana-recana kerja DPRD agar terjadinya pemerintahan Kabupaten Bekasi yang cek and balance. Bukan malah melemahkan fungsi DPRD.
“Jadilah politisi, jangan jadi akalitisi,” singkatnya.
Meskipun Eka notaben dari partai yang sama dengan Bupati Bekasi, namun tidak lantaran DPRD kehilangan kewibawaan bahkan menjadi banci terhadap fungsi yang telah diatur, dan diamanahkan sama UU konstitusional NKRI.
“DPRD Kabupaten Bekasi teracam mandul dan tidak berfungsi. Semenjak dilantik September lalu, para anggota DPRD terlihat hanyalah sibuk dengan bagi porsi alat kelengkapan, bahkan terindikasi ikut-kutan didalam mutasi. DPRD Kabupaten Bekasi tidak akan terlihat demikian, jika dipimpin oleh seorang yang sadar dengan posisi tersebut, dan memiliki komitmen terhadap rakyatnya. Saat ini, DPRD Kabupaten Bekasi yang di ketuai Eka, terasa garing dan seolah kurang mengerti betul tentang fungsinya,” cetusnya.
Makna Politisi yang sesungguhnya adalah orang yang memiliki visi tujuan untuk diwujudkan, dan untuk mewujudkan itu harus melalui serangkain rencana strategi yang termuat di didalam setiap konsesus kepentingan itu.
Sedangkan akalitisi adalah, orang-orang yang berbagai cara melalui Parpol sebagai kendaran sekalian kedok, agar terlihat menjadi kepentingan rakyat. Padahal itu hanya kamuflase, yang dikedepankan adalah kepentingan badannya sendiri.
“Kalau sudah begitu, lembaga yang terhormat seperti DPRD biasa jadi lebih gak jelas dibanding dengan lembaga pemasarakatan (Lapas). Karena pasti polariaasi kinerjanya tidak terarah. “Fungsinya lemah, lantaran semua sudah ditukar dengan hal yang dianggap menguntungkan dirinya,” paparnya.