BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Anggota Komisi-B DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Tumpak Sidabutar, SE menyampaikan pandangannya bahwa sesuai Tupoksi Komisi-B ia akan berupaya untuk mengoptimalisasikan kinerjanya. “Tentu tidak etis jika saya menilai atau mengevaluasi kinerja Komisi-B sebelumnya,” ujar politisi muda PDI Perjuangan ini. Namun sebagai gambaran kerja-kerjanya nanti, ia akan melakukan banyak hal yang mampu mensinergikan kebutuhan pengawasan jalannya pembangunan di Kota Bekasi dan tujuan pembangunan yang benar-benar diorientasikan untuk masyarakat Kota Bekasi.

“Tugas utama kita di lembaga legislatif ini kan memang untuk mendorong potensi pembangunan yang nyata-nyata di orientasikan pada kemaslahatan bersama, pengawasan yang kita lakukan dilandasi dalam bingkai kemitraan sebagai penyelenggara pemerintahan. Jika paradigma ini dijalankan, saya kira tak ada lagi kendala dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan,” paparnya.
Komisi-B DPRD Kota Bekasi membidangi perijinan dan pembangunan. Domain inilah yang menjadi pijakan anggota Komisi-B untuk menjalin kemitraan dengan SKPD-SKPD terkait seperti BPPT, Disbangkar, Dinas PU, dll. Untuk itu, dalam waktu dekat, setelah paripurna penetapan pimpinan dan anggota-anggota komisi serta AKD lainnya disahkan. “Tentu kita akan bangun komunikasi yang baik dengan SKPD terkait, mengawasi dalam pemahaman saya bukan kita jadi wasit, tapi kemitraan”, tutur anggota dewan yang berangkat dari daerah pemilihan Rawa Lumbu, Mustika Jaya dan Bantar Gebang ini. Ketika di singgung skala prioritas, secara diplomatis ia mengedepankan bahwa kerja anggota DPRD melalui tahapan dan mekanisme yang di atur dalam TATIB DPRD Kota Bekasi. “Kita belum bisa tetapkan hal-hal yang bersifat prioritas, tunggu sajalah, kita pasti bekerja”, jawabnya.
Di Komisi-B, anggota yang berasal dari FPDIP selain dirinya, juga ada Wasimin dan Reynold F. Tambunan. Bersama dua rekannya ini ia berkomitmen untuk selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami juga bersyukur bahwa rekan-rekan di fraksi selalu mensupport kami, utamanya mereka yang senior (incumbent) dengan terus-menerus membagi informasi dan referensi yang harus kami kerjakan saat duduk di komisi atau AKD lainnya. Sementara itu, Wasimin menambahkan bahwa kesinambungan pembangunan di Kota Bekasi akan baik jika langsung dirasakan masyarakat. “Tidak boleh ada bangunan tanpa ijin dan salah peruntukkannya, apalagi menggunakan lahan-lahan yang bermasalah”, timpalnya.
Tak bisa dipungkiri bahwa problem-problem terkait perijinan memang masih menggejala kuat di Kota Bekasi. Untuk itu perlu memutus rantai yang menjadi sumber problemnya. DPRD harus transparan dalam mendeteksi titik-titik problemnya, dan tak menutup peran stake holder atau partisipasi publik melalui tampungan infomasi dan aspirasi.
TUMPAK SIDABUTAR, SE, Anggota Komisi-B DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan