Kebebasan Pers Tetap Hormati Etika Masyarakat dan Hukum

Bagikan:

Ilustrasi
Ilustrasi

BANDUNG – Ketua Dewan Penasihat PWI, Tarman Azzam menjelaskan, kebebasan pers harus tetap menghormati hukum, etika, dan nilai-nilai di etika masyarakat. Soal etika ini kerap dilupakan wartawan terutama wartawan muda yang mengedepankan fakta.
“Pers di era reformasi ini memang maju, namun cenderung kepada libertarian dan kapitalistis,” katanya dalam workshop “Peningkatan Peran Jurnalis dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama”, Jumat (18/7/2014).
Diungkap Tarman, tidak ada negara hancur akibat pers, sebab pers harus tetap menghormati hukum, etika, dan nilai-nilai masyarakat.
“Selain pers, para pemimpin juga harus membangun komunikasi dengan rakyat. Komunikasi penting antara pemimpin pusat dan daerah, antarras dan etnis, dan komunikasi golongan yang akan memperkuat negara,” ungkapnya.
Dia mengimbau agar pers bijaksana dalam mengelola diri, sebab jika kebebasan pers gagal, maka berdampak luas. Sebagai upaya menjaga kerukunan umat beragama, Tarman mengimbau agar wartawan membuat pedoman liputan keagamaan.
“Demikian pula demokrasi bisa jadi nyungsep dan anarkhistis, dan kerukunan agama hanya jadi ilusi. Pers itu memiliki kekuatan surplus yang tak dimiliki bidang-bidang lainnya, sehingga kekuatan ini harus diarahkan kepada kebaikan,” ujarnya.