Implikasi Hasil Pilpres Indonesia terhadap Kawasan Regional

Bagikan:

Oleh : Satya Dewangga  – Peneliti Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD) Jakarta

TERNYATA apapun yang menjadi perbincangan dan sorotan pembicaraan di masyarakat terkait rangkaian Pemilu 2014 yang direkam serta disiarkan secara masif oleh media massa di Indonesia, juga mendapatkan perhatian dan porsi pemberitaan bahkan kajian ilmiah di beberapa negara. Salah satu buktinya adalah buletin khusus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura misalnya melalui nomor penerbitan 070 tertanggal 15 April 2014 memuat tulisan berjudul “Indonesia’s Ambiguous Elections: Implications for the Region” ditulis oleh Yang Razali Kassim  yang juga peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University.
Signifikansi tulisan tersebut adalah masyarakat Indonesia memikirkan (mull) tentang hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang tetap menghasilkan ketidakjelasan peta politik menghadapi Pilpres, bahkan banyak yang memikirkan apakah Jokowi mampu menjadi Presiden Indonesia.
Menurut Yang Razali Kassim, Pemilu Legislatif keempat pasca kejatuhan rezim Soeharto dapat dilaksanakan tanpa insiden dan hasilnya akan diketahui secara pasti pada Mei 2014 yang sekaligus memunculkan landscape politik yang baru. Hasil Pemilu Legislatif menghasilkan tiga parpol yang kuat yaitu PDIP (the Indonesian Party of Struggle), Partai Golkar dan Partai Gerindra (the Greater Indonesia Movement). Masing-masing telah membangun koalisi dan membuat perjanjian dengan 9 parpol kecil lainnya dengan dua tujuan yaitu memenangkan Pilpres pada Juli 2014 dan pemerintahan mendatang didukung oleh mayoritas parlemen.
Menurutnya, hasil pemilu legislatif berdasarkan quick count yang menunjukkan tidak satupun parpol mendapatkan angka threshold 25% dan 20% kursi secara nasional, membuat aliansi antar parpol dari berbagai aliran politik (political flux). Memang hasil pemilu legislatif menghasilkan dampak negatif terhadap Harga Saham Gabungan Indonesia (the Indonesian Composite Index), termasuk rencana membangun koalisi dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan sentimen negatif investor, bahkan beberapa pengusaha Indonesia memperlihatkan perhatian serius terhadap munculnya ketidakpastian (emerging uncertainty) dan dampaknya terhadap aliran investasi asing.
“Terkait dengan posisi vital Indonesia di Asia Tenggara, aliran-aliran politik atau perkembangan politik mungkin akan berdampak luas terhadap regional, karena transisi kepemimpinan yang diwarnai dengan deal-deal politik kemungkinan berpengaruh terhadap rencana penerapan ASEAN Community 2015, serta mungkin tidak mendukung integrasi regional (regional integration). Implikasi penuh pemilu legislatif di Indonesia terletak pada ketidakjelasan presiden mendatang dan proses transisi kekuasaannya. Bahkan jika seandainya Jokowi terpilih sebagai Presiden masih menimbulkan pertanyaan apakah mampu membawa peranan signifikan Indonesia terkait ketidakjelasan penyelesaian masalah Laut Cina Selatan, termasuk bagaimana posisi ASEAN dalam menghadapi China,” ujarnya.
Meragukan Jokowi ?
Melalui tulisan Yang Razali Kassim, sebenarnya dapat diperoleh gambaran bahwa negara-negara lainnya melalui akademisinya ataupun kelompok kepentingan apapun terus mencermati hasil pemilu legislatif dan memprediksikan apa yang akan terjadi pada Pilpres, 9 Juli 2014 bahkan mereka mengkhawatirkan masih berlanjutnya ketidakpastian politik (political uncertainty) di Indonesia.
Setidaknya ada dampak yang menjadi concern negara-negara asing terhadap pemilu di Indonesia yaitu pertama, dampak negatif terganggunya ekonomi Indonesia dari proses pemilu terlihat dari hasil pemilu legislatif yang berdampak terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kedua, mempertanyakan kemampuan Presiden Indonesia mendatang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan luar negeri, terutama di kawasan regional seperti ASEAN Community 2015 dan Laut Cina Selatan.
Apa yang menjadi kekhawatiran akademisi asing atau negara lain terhadap kemampuan Presiden Indonesia menyelesaikan masalah regional tampaknya ada benarnya, karena sejauh ini dalam pemberitaan media massa nasional di Indonesia belum ada kandidat capres yang menyatakan gagasan atau idenya dalam mengatasi isu-isu besar yang berdampak terhadap Indonesia terutama seperti pemberlakuan ASEAN Community 2015.
Sepengetahuan penulis dari pembicaraan dengan berbagai kalangan ataupun mengikuti pembicaraan di berbagai media sosial seperti twitter, youtube, what’sapp, linkdln, bloggerdan lain-lain pada umumnya masih ada pro kontra dan tarik menarik yang kuat soal pencapresan Jokowi oleh PDI Perjuangan, seperti misalnya apakah “jam terbang” Jokowi sebagai politisi dan birokrat sudah cukup memimpin Indonesia yang sangat plural, karena ternyata apapun alasan yang dikemukakan anggota Tim-11 Jokowi for President yaitu Teten Masduki soal pengaruh “Jokowi Effect” yang tidak terlalu besar dalam Pemilu Legislatif yang lalu jelas membuka harapan dan pengertian serta pertanyaan besar dari arus mainstrem masyarakat Indonesia soal kemampuan atau kapabilitas Jokowi untuk menjadi Presiden, karena sejauh ini Jokowi hanya “sukses” sebagai Walikota Solo dan belum teruji sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Meminjam istilah almarhum mantan Presiden Soeharto, pencapresan Jokowi oleh PDIP sama dengan mengajari Jokowi dengan petuah Jawa “colong mlayu alias meninggalkan gelanggang pengabdian”. Persoalan ini harus mendapatkan perhatian dari kubu Jokowi, agar euforia dukungan terhadap Jokowi yang masih membesar saat ini, nantinya bukan euforia yang membawa “cek kosong” kepadanya, dengan ternyata misalnya tidak mampu membawa bangsa berpenduduk lebih dari 270 juta ini menuju bangsa besar dikemudian hari.
Suara-suara ataupun analisis dalam negeri dan asing yang meragukan kemampuan Jokowi untuk “mentackle” masalah-masalah luar negeri, juga harus menjadi pencermatan dan masukan serta evaluasi yang strategis, termasuk oleh jago-jago strategi dibelakang Jokowi seperti Andi Widjajanto misalnya, yang dikenal juga ahli menganalisis perkembangan luar negeri tersebut.
“Think thank” Jokowi harus mempertanyakan apakah figur jagoannya akan mampu menghadapi tantangan yang semakin berat bangsa ini di era ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Security Community yang akan diberlakukan pada 2015, termasuk-termasuk “scenario dan foresight” ke depan antara lain kemungkinan pecahnya perang akibat Laut China Selatan (LCS) dan kegiatan proxy war-proxy war lainnya yang tidak suka Indonesia menjadi “big brother” di ASEAN bahkan Asia Pasifik. Jika Jokowi dirasakan mampu, ya silahkan dilanjutkan pencapresan, jika dianalisis ternyata tidak mampu, maka sebaiknya digagalkan, karena sebenarnya tidak elok mempermainkan nasib bangsa hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. Mari kita mulai menerapkan ajaran Pancasila dalam Pilpres sekarang ini. Semoga. *** Peneliti Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD), Jakarta.