CIKARANG PUSAT – Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam e-announcement Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun periodik desember 2023 belum terdata. Sementara pada tahun 2022 diketahui LHKPN Dani Ramdan sebesar Rp6.766.408.071. Dani Ramdan masuk kedalam 14.072 pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Pada LHKPN 2022 Dani Ramdan memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp6,3 miliar lebih, alat transportasi dan mesin senilai Rp 214 juta, harta bergerak lainnya Rp347 juta, kas dan setara kas senilai Rp98 jutaan, dan hutang senilai Rp234 juta lebih. Dan pada periodik desember 2023, belum ada data laporan dari Dani Ramdan.

Ketua Umum LSM Kompi Ergat Bustomy mengungkapkan, sebagai pejabat negara dan memimpin Kabupaten Bekasi selama 2 tahun harusnya transparan perihal harta kekayaan. Belum dilaporkannya LHKPN periodik 2023 mengindikasikan tindakan pejabat korup dan tidak berintegritas yang menyembunyikan harta kekayaan selama menjabat.

“Apa karena kesibukannya menjabat di Kabupaten Bekasi yang membuat beliau belum melaporkan LHKPN? Kalau bersih kenapa harus risih? Berani Jujur itu hebat,” sindir Ergat menirukan slogan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ditambahkan Ergat, selama menjabat sebagai Pj. bupati, Dani Ramdan sudah merotasi puluhan pejabat tinggi pratama, ratusan pejabat administrator dan ribuan PPPK. Belum lagi pembangunan Kabupaten Bekasi yang semakin pesat saat dibawah pimpinan Dani Ramdan.

“Banyaknya pekerjaan di Kabupaten Bekasi mungkin saja membuat beliau lupa atau tidak sempat membuat LHKPN. Semoga saja ditahun 2024 ini Dani sudah bisa melaporkan harta kekayaannya,” kata Ergat.

Terpisah, Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi telah melaporkan harta kekayaannya secara berkala. Pada tahun periodik 2023, Dedy melaporkan hartanya senilai Rp2.073.142.724. Aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp1.890 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp350 juta, kas dan setara kas senilai Rp403 jutaan dan hutang senilai Rp570 jutaan.(RED)