KOTA BEKASI – Persoalan data Desil di Kota Bekasi menjadi sorotan publik. Sejumlah warga masih mengeluhkan posisi Desil yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka sebenarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmadi Madong menegaskan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi tidak terburu-buru menjalankan berbagai program bantuan sebelum persoalan data penerima diselesaikan.
Pembenahan data Desil harus menjadi pekerjaan utama karena posisi Desil berkaitan dengan penentuan masyarakat yang berhak mendapatkan sejumlah program bantuan pemerintah.
“Harusnya Dinsos Kota Bekasi fokus terkait carut-marutnya pembenahan Desil. Malah program sembako sudah turun. Terkait masalah Desil saja, sebagian masih banyak yang mengeluh karena Desilnya terlalu tinggi tetapi kemampuannya tidak sesuai,”kata Ahmadi, kemarin.
Madong menilai, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Sebab, apabila data dasar yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat belum akurat, program bantuan yang disalurkan berpotensi tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Ahmadi menyoroti adanya warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan posisi Desil yang tercatat dalam data pemerintah.
“Perlu menjadi perhatian Dinsos. Pemerintah diminta membuka ruang verifikasi dan memastikan perubahan kondisi sosial ekonomi warga benar-benar tercermin dalam data. Kalau Desilnya terlalu tinggi tetapi kemampuan ekonominya tidak sesuai, ini yang harus dibenahi. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya masuk prioritas justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan data,” ujarnya.
Persoalan Desil juga menjadi semakin penting karena data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data dinilai harus dilakukan secara cermat agar tidak sekadar mengandalkan data administratif.
Bagi Ahmadi, persoalan tersebut mempertegas pentingnya Dinsos membenahi basis data sebelum program bantuan semakin diperluas.
“Ini kan dinas, bukan ormas. Intinya harus terencana. Makanya kita akan panggil dinasnya dulu, agar kita tahu data konkret dan rencana kerjanya,” pungkasnya.(RON)