KOTA BEKASI — Rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Baru, Bekasi Timur, menuai sorotan tajam. Pasalnya, pemindahan para pedagang dinilai belum diimbangi dengan kesiapan fasilitas yang memadai.
Merespons polemik tersebut, Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan ultimatum keras kepada PT Mitra Patriot (PTMP) beserta dinas terkait untuk menuntaskan kesiapan sarana dan prasarana di lokasi baru dalam waktu sangat singkat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa solusi bagi para pedagang tidak bisa sekadar mengandalkan janji manis. Menurutnya, pemerintah harus membuktikan bahwa lokasi relokasi benar-benar layak beroperasi.
“Kalau mereka (PTMP) minta satu bulan, kita minta satu minggu. Karena kita ingin semuanya berjalan dengan baik,” tegas Arif kepada wartawan seusai memimpin rapat dengar pendapat, Kamis (03/09/26).
Rapat tersebut secara khusus memanggil pihak PTMP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Bagian Hukum Pemkot Bekasi guna mencari titik temu atas aksi protes pedagang yang mencuat beberapa hari terakhir.
Dalam pertemuan itu, Arif menyoroti pentingnya aksesibilitas pasar. Ia mendesak agar infrastruktur penunjang, seperti lift dan eskalator, segera disiapkan untuk memudahkan akses bongkar muat pedagang maupun kenyamanan konsumen yang datang.
“Pemerintah jangan hanya memindahkan, tetapi tidak menyiapkan segala sesuatunya. Ini saya rasa tidak adil,” tambah politisi tersebut.
Berdasarkan data yang dipaparkan PTMP dalam rapat, proses sosialisasi sebenarnya telah menyasar 300 hingga 400 PKL yang sebelumnya berjualan di Jalan Juanda dan Jalan M. Yamin. Pihak pengelola mengklaim sekitar 70 persen pedagang sudah bersedia dipindah.
Namun, sisa pedagang lainnya masih menolak karena meragukan kesiapan infrastruktur lapak baru mereka.
Untuk mencegah agar kesepakatan ini tidak hanya menjadi wacana di atas kertas, Komisi III berencana turun langsung (sidak) ke Pasar Baru.
Mereka ingin menagih komitmen PTMP dan PT BETA selaku pihak pengelola dalam menjamin ketersediaan fasilitas yang layak.
“Kami akan pastikan apa yang disampaikan PTMP itu benar-benar ada di lapangan. Jangan hanya di pembahasan rapat saja,” pungkas Arif.(**)