KOTA BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi alias Madong mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan terkait rekomendasi yang dikeluarkan Komisi IV terhadap kepala Puskesmas Rawa Tembaga.

Kritikan itu dikatakan Madong, karena sampai saat ini dinilai belum ada tindak lanjut atau terkesan diabaikan terkait rekomendasi lembaga DPRD yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

“Sampai detik ini, belum ada respon dari Dinkes terkait Puskesmas Rawa Tembaga. Artinya, saya tidak tahu rekomendasi ini dijalankan atau diabaikan. Nanti kita liat lagi, mungkin nanti kita akan putuskan dirapatkan internal,” kata Ahmadi Madong, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (14/08/2026).

“Ini sangat kita sayangkan, Dinkes tidak update perkembangan rekomendasi yang diberikan Komisi IV. Seharusnya setiap perkembangan dilaporkan, prosesnya sudah sampai mana. Kalau begini kan kita berhak menduga-duga Dinkes tidak mengindahkan rekomendasi Komisi IV, karena sampai saat kita tidak mendapatkan laporan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, politisi PKB ini mendesak kepala daerah agar merespon terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Komisi IV DPRD Kota Bekasi terkait persoalan di Puskesmas Rawa Tembaga.

“Saya pikir harus saling menghargai, karena tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat. Perilaku ini sangat tidak benarkan dua kali melakukan kesalahan terkait masalah obat kadaluarsa,” ujarnya.

Seperti diketahui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya bersama pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan, Komisi IV DPRD Kota Bekasi memberikan 2 rekomendasi untuk Puskesmas Rawa Tembaga dan Puskesmas Bintara Jaya yang diduga telah melakukan kelalaian dalam pemberian obat kepada pasien.

“Nah, kita wanti – wanti ini kan ada sisanya 54 Puskesmas lainnya ini jangan sampai kejadian hal serupa. Kalau bicara pengawasan, wajibnya memang harus ada pengawasan internal. Kita kan hari ini ikut mengawasi juga, jangan sampai pengawas kita awasin,”pungkasnya.(RON)