CIKARANG – Tokoh masyarakat Bekasi, Mohammad Amin Fauzi, dalan acara halal bihalal, Kamis 15/4/2026, mengungkapkan, situasi yang terjadi saat ini merupakan sebuah fenomena besar. Misalnya di Kabupaten Bekasi, yang selalu ramai situasi politiknya, kondisi pemerintahan daerah, juga fenomena hukum.
“Kondisi di Kabupaten Bekasi sebenarnya menjadi perhatian di tingkat nasional. Apapun isu dan persoalanya, seperti hukum, politik, dan pemerintah daerahnya. Dinamika di Kabupaten Bekasi sudah menjadi perhatian publik nasional,” katanya
Dia mencontohkan seperti dinamika dalam bidang hukum misalnya, sempat mengguncang Kabupaten Bekasi bahkan masuk skala nasional pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati non-aktif ADK dan ayahnya.
Amin mengingatkan agar semua pihak menghormati proses hukum di KPK. Lembaga antirasuah tersebut memiliki instrumen pembuktian yang kuat.
“Dalam KUHAP, tersangka memang punya untuk membela diri. Tapi ingat, KPK punya alat bukti kuat dan alat sadap yang mumpuni. Biarkan KPK bekerja, itu bukan ranah kita untuk mengurai benar atau salahnya saat ini. Jikapun ada kesaksian palsu atau berbohong misalnya, ada ancaman Pasal 242 KUHAP dengan pidana 7 hingga 9 tahun,” kata pria bergelar Doktor Fisip Undpad Bandung tersebut.
Selain itu, Amin meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Jaksa maupun Hakim untuk bertindak objektif dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya.
Namun demikian dirinya menyayangkan adanya praktik ‘kerakusan’ oknum dalam proyek pemerintahan yang akhirnya mencoreng nama baik Kabupaten Bekasi. Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran besar bagi seluruh pejabat di Bekasi, berkaca pada sejarah kelam serupa yang pernah terjadi di masa lalu.
Menanggapi jalannya roda pemerintahan saat ini, Amin menilai kepemimpinan Plt Bupati Asep Surya Atmaja masih berjalan dalam koridor yang sewajarnya atau normatif.
“Pemerintahan dibawah Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, ya masih normatif. Beliau menjalankan tugas menggantikan Pak ADK yang sedang menjalani proses hukum. Plt tidak melampaui tugas definitif, hanya sebatas melaksanakan kewajiban yang ada,” ujar Amin yang juga Pemerhati Kebijakan Publik.
Saat disinggung Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang sebentar lagi bakal menggelar Musyawarah Daerah (Musda), politisi senior Partai berlambang pohon beringin justru menutup diskusi dengan “No Comment”.
“Tadi saya bilang, Musda No Coment. Jawa Barat sedang menyusun formatur dan kepengurusan. Setelah itu runing di kabupaten-kota di Jawa Barat. Kalau ditanya saya naylon apa gak, Saya No Coment. Mekanismenya kan ada di AD ART,” katnya.
Meski lugas menanggapi isu daerah, politisi senior pohon beringin ini justru memilih bungkam saat ditanya mengenai bursa calon ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Bekasi mendatang.