BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan bahwa RAPBD 2015, disinyalir banyak dugaan korupsi dalam bentuk anggaran ganda dan pemborosan anggaran. Yang dimaksud dengan korupsi anggaran ganda adalah, program yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya namun pada tahun 2015 ini dirancang sedemikian rupa sehingga tersedia dalam RAPBD 2015 yang sedang di bahas oleh DPRD kota Bekasi. Hal ini terlihat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam hal ini RSUD Kota Bekasi.
Berdasarkan pemantauan beritabekasi.co.id, pada RAPBD tahun 2015 tertera pengadaan 450 unit meubelair dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000.000. Padahal pada tahun 2014, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah melakukan lelang Meubelair pada RSUD Kota Bekasi dengan HPS (Harga Prakiraan sendiri) sebesar Rp 728.081.600.
Jadi, potensi kerugian negara dalam kasus anggaran ganda dalam lelang meubelair sebesar Rp 1.5 milyar, dan penyimpangan dalam lelang meubelair sebesar Rp 155.082.600. Dan total potensi kerugian negara sebesar Rp 1.655.082.600.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi Maryadi dari Fraksi Golkar mengakui bahwa dalam rapat Banggar kemarin juga dibahas terkait kasus anggaran ganda dalam pengadaan meubelair.
“Kasus meubelair yang sempat ramai di media massa, sudah kami bahas dan kami revisi, agar di 2015 tidak ada lagi kasus yang sama. jika memang terjadi lagi (anggaran ganda) berarti ada yang salah dengan SKPD nya, karena pada saat rapat Banggar kemarin sudah kami revisi dan sudah diterima oleh TPAD yang di ketuai oleh Sekda Kota Bekasi,” pungkasnya.
Sementara itu pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky Khadafi menjadi semakin curiga dengan perancangan APBD Kota Bekasi yang menurutnya penuh dengan anggaran ganda dan kegiatan yang fiktif.
“Dengan diakui (oleh banggar) adanya anggaran yang ganda dalam RAPBD 2015, ini membuktikan bahwa sebenarnya banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menguras uang rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya berharap pihak yang mengawasi penggunaan anggaran dan jalannya pemerintahan dalam hal ini legislatif agar lebih teliti dan cerdas dalam bekerja.
“Akan lebih banyak lagi anggaran ganda dan fiktif yang tidak mereka (legislatif) sadari atau pun lolos dari pengawasan mereka,” pungkasnya. (wok)