BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI TIMUR – Polemik lobby Walikota Bekasi Rahmat Effendi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait “menagih” keberpihakan Pemprov DKI ke Kota Bekasi sebagai daerah penyangganya, merupakan langkah yang wajar. Sesuai konsep megapolitan, ibukota DKI Jakarta harus ikut andil dalam menyelesaikan daerah perbatasan termasuk permasalahan persampahan perkotaan. “Dari dulu Pemkot Bekasi sudah menerima bantuan dari DKI Jakarta seperti dana hibah perbatasan, bantuan BKO (Bawah Kendali Operasi) truk sampah, kompensasi TPA Bantargebang. Jadi itu hak Kota Bekasi, langkah walikota justru menagih kewajiban DKI,” ujar Direktur Bekasi Parliamentary Center (BPC) Didit Susilo.
Menurutnya, berdasarkan data yang ada, saat ini Pemkot Bekasi memiliki 158 unit truk pengangkut sampah. Sementara setiap hari sampah yang dihasilkan masyarakat sebesar 6.119 M3 (meter kubik) atau 1.528 ton per harinya. Dari data tersebut hanya sekitar 60 persen sampah perkotaan yang terangkut untuk dibuang ke TPA Sumur Batu. Ada sekitar 40 persen atau kisaran 700 ton sampah yang tidak terangkut per harinya.
Kondisi ini yang membuat permasalahan sampah perkotaan tidak sebanding dengan daya angkut truk sampah. Belum lagi minimnya tenaga lapangan, kondisi sebagian truk yang tidak laik jalan dan kurangnya dana perawatan sehingga truk sering mogok dan harus diperbaiki dengan sistem kanibal (mengganti onderdil dari truk lainnya). “Itulah fakta di lapangan yang perlu menjadi pemikiran bersama. Jika terus dibiarkan Kota Bekasi akan menjadi Kota darurat sampah, gunungan sampah menumpuk dimana-mana,” paparnya.
Dijelaskannya, pemusnahan sampah dari sumbernya juga masih kecil karena kesadaran masyarakat yang masih kurang. Program daur ulang sampah, komposing belum berhasil, ditambah warga masih gampang membuang sampah seenaknya. “Warga perlu digugah kesadarannya tidak menjadikan sungai/kali sebagai tempat sampah ‘raksasa’,” ucapnya.
Pemerintah Kota Bekasi harus bergerak ekstra cepat untuk menyelesaikan polemik sampah ini jika tidak mau menjadi “Kota sampah”. Mulai dari ketersediaan armada dan petugas yang memadai, peluasan area TPA Sumur Batu hingga memaksimalkan program hulu di masyarakat seperti pemusnahan, pemilahan serta pembuatan kompos dari sampah rumah tangga. (wok)