BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi membuka kegiatan pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi yang dilaksanakan di Aula KH Noer Ali Islamic Center Bekasi, Senin (24/11/2014).
Pertemuan Bakohumasda Kota Bekasi ini dihadiri sekitar 60 pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tiap SKPD, Humas Instansi Vertikal Pemerintah, Humas BUMD, dan beberapa perwakilan humas instansi swasta se- Kota Bekasi.
Pertemuan ini juga diisi dengan penyampaian materi disertai tanya jawab mengenai manajeman kehumasan baik ditingkat pemerintah daerah hingga organisasi kehumasan. Pertemuan ini juga menghadirkan beberapa narasumber yakni Subagio sebagai Tenaga Ahli Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo serta Harun Alrasyid Dosen FISIP UNISMA Bekasi.
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, peran pejabat pengelola informasi daerah perlu ditingkatkan dalam hal ini peran humas pemerintah dan para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena menurutnya, bila peran humas optimal maka kinerja organisasi akan lebih baik melalui peran pejabat kehumasan.
“Humas atau pejabat pengelola informasi daerah menjadi motorik penggerak kinerja pemerintah daerah dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat. Dan fungsi tersebut melekat pada sekretaris di tiap dinas,” kata politisi Partai golkar ini.
Dirinya melanjutkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehumasan diperlukan agar mampu menyajikan dan mengelola informasi lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, kata dia, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini pun harus pro aktif melakukan interaksi antar instansi sehingga terwujud komunikasi lebih baik.
Selain itu, ia pun rencananya diakhir tahun 2014 akan segera mengagendakan rapat kerja untuk mensinkronisasi tujuan RPJMD, Rencana Strategis, program tahun berjalan, skala prioritas,  hingga program budgeting dan menurutnya rapat tersebut harus diikuti sekretaris tiap dinas.
“Saya hanya sekedar meluruskan program sehingga sesuai dengan tugas pokok dan kerjanya. Sehingga tidak akan terjadi pemborosan,  lebih efektifitas, dan efisien. Jadi sudah tidak zamannya lagi, pencitraan. Yang ada menyajikan data dan fakta kepada masyarakat sehingga transparansi penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan. Dan niat kita bersama membangun dinamika peradaban 2,6 juta penduduk Kota Bekasi menjadi lebih baik,” pungkasnya. (HMS/goeng)