Wakil Jaksa Agung Berikan Pengarahan Tentang Pencanangan Zona Initegritas Menuju WBBM

JAKARTA – Wakil Jaksa Agung RI. Untung Setia Arimuladi, SH. M.Hum. selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Rabu (24/2/2021), memberikan pengarahan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beserta jajarannya tentang Pemantapan dalam Persiapan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) bertempat di Aula JAM Pidum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pengarahan Wakil Jaksa Agung RI. sebagai rangkaian kegiatan Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yang sudah diraih pada tahun 2019 menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).

Baca Juga :   Kemenko Marves Tinjau Pembangunan Infrastruktur Kebencanaan di Yogyakarta dan Sekitarnya

Acara dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak, SH. MH. CFRA, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadil Zumhana, SH. MH. beserta Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Yunan Harjaka, SH. MH. dan para Direktur, Koordinator serta para Pejabat Eselon 3 dan 4 pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Baca Juga :   Kapolri Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional, Perpanjang SIM Bisa dari Rumah

Mengawali pengarahannya Wakil Jaksa Agung RI. menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan jajarannya atas keseriusan dan dedikasinya yang telah konsisten menjalankan tugas di tengah pandemi Covid-19, hingga dapat mengadakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), namun demikian beliau mengingatkan agar mengutamakan kesehatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Baca Juga :   Kapolri Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional, Perpanjang SIM Bisa dari Rumah

“Bagi Unit Kerja Kejaksaan RI. yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada tanggal 10 Desember 2019, dan sebagai kelanjutannya, masing-masing Unit Kerja agar memprioritaskan dan berupaya melakukan pembenahan untuk Optimalisasi Pelayanan Publik dan Meningkatkan Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Publik,”ujarnya.(*)