JATISAMPURNA – Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dampingi kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki ke Koperasi Pasar Kranggan yang berlokasi di Kecamatan Jatisampurna, Jumat (19/6/2020).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Teten Masduki melakukan peninjauan lapangan terkait restrukturisasi pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi Pasar Kranggan.
Sebelum meninjau pasar, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki berbincang dengan perwakilan pedagang di Kantor Koperasi Pedagang Pasar Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/6).
Pada kesempatan tersebut, Teten menyebutkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM telah mengupayakan berbagai strategi terbaik bagi para pelaku usaha di tanah air khususnya koperasi dan UKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19.
“Saya bermaksud memantau langsung progres kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk membantu koperasi dan UMKM di Indonesia saat pandemi COVID-19,” ujar Teten Masduki.
Wakil Wali Kota Bekask Tri Adhianto mengatakan, Koperasi Simpan Pinjam seperti di Kranggan saat ini peranannya sangat penting untuk memberikan permodalan bagi UMKM, sehingga KOPPAS Kranggan menjadi salah satu koperasi terbaik di wilayah Kota Bekasi tepatnya di Kecamatan Jatisampurna.
“Ini luar biasa, hasil yang dicapai dan dirasakan warga masyarakat tidak saja disekitar jatisampurna, tetapi sudah mulai melangkah ke seluruh wilayah Kota Bekasi. Adanya Koperasi Kranggan turut membantu pemerintah membangun ekonomi kerakyatan skala mikro,” ujar Tri.
Tri menargetkan setidaknya 65% dari 647 koperasi dan 203.000 UMKM di Kota Bekasi kembali menggeliatkan produktifitasnya setelah adanya New Normal ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
Setelahnya, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Ketua Koperasi Kranggan (KOPPAS) Anim Imanudin, Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkopolhukam Victoria, Direktur LPDB KUMKM Supomo, Staff Khusus Mentri Riza Damanik menuju Pasar Tradisional Kranggan, Kecamatan Jatisampurna.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini demi mendongkrak produk UMKM dalam pengadaan barang di lembaga pemerintahan maupun perusahaan BUMN.
Teten menjelaskan dalam pengadaan barang tersebut, LKPP menyediakan website khusus yang di dalamnya terdapat e-catalog. Dengan begitu, produk UMKM tidak perlu melewati mekanisme tender.
“Jadi kebutuhan alat kantor, furnitur, konsumsi untuk rapat, dan lainnya bisa belanja produk UMKM, akan kami kurasi produknya. Semuanya akan ada di e-catalog,” ungkapnya.(RON)