Soroti Tata Kelola Pemerintahan, Dewan Faisal Minta OPD Harus Saling Support

Faisal Anggota DPRD Kota Bekasi fraksi Golkar

BEKASI TIMUR – Anggota DPRD Kota Bekasi asal fraksi Golkar Persatuan, Faisal soroti sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam tata kelola program pemerintahan dalam proses pembangunan di Kota Bekasi.

Hal itu disikapi Faisal, saat melihat proses pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP di Kota Bekasi yang terkesan lambat dalam realisasi.

Faisal menceritakan, saat dirinya masih duduk di Komisi IV, setiap tahun Dinas Pendidikan selalu mengajukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Namun demikian, Disdik mengatakan pengajuan USB tidak berhenti di Disdik, karena harus juga melibat OPD lain yakni, BPKAD untuk pengadaan lahan dan DPPKP untuk pembangunannya.

Saat dirinya telusuri, terlihat masing-masing OPD seolah-olah saling lempar tanggung jawab. Ia pun mempertanyakan kerjasama antar OPD terkait tata kelola Pemerintahan dalam mendukung program pembangunan di Kota Bekasi.

“Secara tata kelola pemerintahan, ini seperti tidak ada rasa kebersamaan untuk menyelesaikan segala persoalan. Jadi pointnya bagaimana tata kelola yang melibatkan antar OPD bisa lebih konsentrasi, biar bagaimana pun pendidikan itu bagian dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi,” kata Faisal, Selasa (31/5/2022).

Berdasar data tahun lalu, lanjutnya lulusan SD hampir mencapai 25.000 lulusan, sedangkan daya serap di SMP Negeri hanya sekitar 50 persen, apakah sisanya harus ke swasta?.

“Artinya bukan kita gak punya duit untuk bangun sekolah baru, kita punya. Tetapi tiga OPD yaitu Disdik, BPKAD dan DPPKP jangan main oper-operan,” ujarnya.

Faisal, yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi ini menyarankan kepada tiga OPD itu harus memperbaiki tata kelola kerja dan sinergi antar instansi, demi pembangunan di Kota Bekasi. Dirinya berharap masing-masing OPD jangan saling lempar tanggung jawab dan harus berkerja sesuai tupoksinya.

“Saya selaku ketua Komisi I melihat tata kelola seperti ini tidak baik, dan juga tidak boleh terjadi. Tiga OPD itu harus saling support, punya sistem kelola kerja yang saling mendukung agar bisa menyelesaikan persoalan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Bekasi,” tegasnya.(RON)