BEKASI TIMUR – Komisi I DPRD Kota Bekasi direncanakan mengundang 37 pejabat eselon III dan IV yang terkena rotasi mutasi, Kamis (6/6/2024). Namun demikian, pertemuan dijadwalkan siang diruang Komisi I itu tertunda karena tidak ada satu pun pejabat hadir.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal mengatakan persoalan rotasi mutasi ini jangan di pandang bahwa Komisi I tendensi terhadap Pj Wali Kota. Pasalnya dari awal pihaknya sudah tidak berdebat lagi soal (rotasi mutasi) dibolehkan atau tidak.

“Kita hanya meminta bagaimana Pj Wali Kota bisa memfasilitasi seluruh ASN di Kota Bekasi agar bisa memiliki jenjang karir yang baik. Artinya mendapatkan kesempatan dan kesetaraan sama, sehingga persaingan dalam meningkatkan kompetensi diri mereka benar-benar terjadi,” kata Faisal.

“Ini kan sebenarnya diinginkan dengan adanya keterbukaan kesempatan yang sama tentunya setiap orang akan memacu dirinya ke tahap limit tertinggi. Saya yakin semua itu keuntungannya untuk Kepala Daerah ketika ASN bekerja maksimal,” sambungnya.

Politisi partai Golkar ini menyarankan agar Pj Wali Kota agar mendengarkan keinginan dan masukan dari DPRD Kota Bekasi. Semua itu, menurutnya dilakukan supaya ASN di Kota Bekasi bisa bekerja lebih baik.

“Kami menyakini ada solusi-solusi. Pj Wali Kota ingin Kota Bekasi baik, kami juga sama. Berarti tujuan kita sama, kenapa tidak dicari titik temunya terkait keinginan ASN Kota Bekasi,” pungkasnya.(RON)