BEKASI TIMUR – Anggota Fraksi Golkar, Solihin merespon pernyataan kolega di DRPD Kota Bekasi terkait penilaian raport merah bagi kinerja pemerintahan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto. Dirinya menilai kritikan tersebut tidak berdasar dan cenderung tendensius.
“Terlalu tendensius dan tidak objektif, kritik itu harusnya secara objektif dan secara keseluruhan (Parsial).” Kata Solihin di Kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu(18/9/2019).
Menurut pria akrab disapa Gus Shol, pemerintahan pasangan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahjono ini cukup ideal dan bagus. Banyak capaian dan prestasi yang telah diterima pemerintah kota Bekasi.
Ia contohkan, salah satunya adalah kota Bekasi mendapatkan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK secara sah terkait sistem pengadministrasian keuangan daerah. Kemudian juga salah satu kebijakan honor RT/RW ini juga salah satu rekomendasi dari BPK. Seluruh anggaran harus di rasionalisasikan agar fiskal menjadi stabil.
“Walikota telah menjalankan rekomendasi untuk merasionalisasi anggara belanja langsung atau tidak langsung agar fiskal kita kembali stabil,” ujarnya.
Solihin yakin nanti ketika fiskal sudah stabil pasti akan ada lagi honor RT/RW tersebut. Jadi apa yang dijalankan Walikota ini sudah sesuai dengan aturan dan koridor yang ada.
“Jangan asal mengkritisi tetapi juga harus melihat secara objektif, kekurangan dan kelebihan harus sama sama dinilai. Yang namanya manusia pastilah ada kekurangan, yang sempurna itu Allah. Artinya yang ingin saya katakan dalam menilai perjalanan pemerintahan ini jangan tendensius,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Demokrat Abdul Rojak menilai satu tahun berjalannya pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Tri Adhianto mendapat raport merah.
Menurut catatan Abdul Rojak ada berapa faktor yang menjadi kenapa memberikan nilai raport merah. Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwasanya apapun alibinya bahwa terkait dengan fakta saya menduga persoalan-persoalan yang sudah dibahas yakni terkait Kartu Sehat berbasis NIK dan Pendidikan.
Menurutnya, Kota Bekasi mendapat begitu banyak penghargaan, tetapi faktanya persoalaan pendidikan yang carut marut dan persoalan Kartu Sehat.
“Kalau bahasanya defisit, berarti perencanaan Kota Bekasi sangat memperihatinkan. Itulah kenapa saya memberikan raport merah. Itu semua menurut penilaian saya,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (18/9/2019).(RON)