Soal Pemisahan Aset PDAM, DPRD Kota Bekasi Setuju Lebih Cepat lebih Bagus

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafied

BEKASI TIMUR – Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafied menuturkan proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi sudah dijalankan oleh komisi III dengan menfasilitasi ke BPKP Perwakilan Jawa Barat. Terakhir pertemuan antara kedua pimpinan DPRD Kota dan DPRD Kabupaten ke BPKP di Bandung.

“Pada prinsipnya adalah atas hasil kesepakatan Wali Kota dengan Bupati dan direspon oleh masing-masing pimpinan DPRD bahwa disepakati konpensasi sebesar Rp155 Miliar,” ujar Abdul Muin ditemui ruang komisi III, Kamis (1/4/2021).

Muin mengatakan, saat ini Komisi III hanya menunggu kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi masalah kesepakatan (pembayaran konpensasi). Bila sudah di setujui, nanti akan dibuat pansus Perda penyertaan modal.

“Perda penyertaan modal itu kan nanti akan dipansuskan, begitu pula di kabupaten Bekasi akan membuat pansus penyerahan aset. Kalau pihak kita akan membuat pansus penyertaan modal pembayaran konpensasi yang telah disepakati sebesar Rp155 miliar,” tutur Muin.

lebih lanjut Muin mengatakan,sekarang ini bola ada ditangan kedua pemerintahan yakni Pemkot Bekasi maupun Pemkab Bekasi. Dirinya hanya tinggal menunggu kesepakatan antara kedua belah pihak

“Kami di Komisi III memandang perlu supaya kedua pemerintahan segera menyepakati masalah pemisahan aset Ini. Kenapa, ya supaya kedua-keduanya bisa fokus kepada PDAM. Bila pemisahan aset terlaksana, kita ingin ada peningkatan pelayanan dan peningkatan penyedian air bersih, dan juga jika ada pengaduan bisa cepat merespon,” tegas Muin.

Komisi III sendiri sampai saat ini belum menerima surat dari Pemkot Bekasi terkait tindak lanjut Pemisahan Aset PDAM. Muin yang juga Ketua Fraksi PAN mengaku belum menerima pengajuan secara resmi dari pihak Pemkot Bekasi.

Padahal kata dia sudah ada kesepakatan antara kedua pimpinan DPRD Kota dan Kabupaten, begitu juga Wali Kota dan Bupati Bekasi sudah menyepakati. Artinya tambah dia ini sudah mulai mengkerucut, tinggal diformalkan saja.

“Untuk diformalkan, DPRD harus menunggu surat resmi dari Pemkot Bekasi. Karena semua kesepakatan ini tidak bisa hanya pimpinan daerah saja, dan harus dibuatkan pansus, karena ini terkait penyertaan modal,” ungkapnya.

Terkait informasi adanya Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2020 ratusan miliar, Muin mengatakan kalau masalah Silpa APBD, informasi terakhir yang didapatnya sebesar Rp700 miliar, artinya sangat memungkin (membayar). Namun demikian, bukan bicara satu sisi Silpanya saja, tapi diperlukan juga transfaransi dalam kesepakatan tersebut.

“Kita ingin semua dilakukan secara transfaran, harus juga ada kesepahaman dengan Kejari, biar gak bias hukum. Ini kan rentan, kita harus bisa hindari, makanya harus melibatkan kejaksaan,” imbuhnya.

Muin menambahkan, langkah-langkah pemisahan aset sudah dijalankan, saat ini semuanya ada di tangan eksekutif baik di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi.

“Kalau saya diminta harapannya, lebih cepat, lebih bagus,” pungkasnya. (RON)