JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2014), menegaskan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sesungguhnya memuat akumulatif kebutuhan rakyat. Kalau pun ada angka, hadapkanlah angka-angka itu pada cermin yang secara jelas akan menunjukkan berapa jumlah manusia yang dikorbankan dari impersonalisasi yang dilakukan.
Rieke menjelesakan, pada rapat antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah SBY, terungkap jika terjadi kenaikan BBM senilai Rp.1000/liter akan ciptakan inflasi 1,43 persen, kemiskinan naik 0,61 persen, yaitu sekitar 1.525.000 juta orang. Lalu, setiap kenaikan BBM senilai Rp.500/liter, maka diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar: Rp.100.000/bulan.
“Apakah benar BBM bersubsidi mayoritas digunakan oleh orang kaya. Saya ingin mengatakan, ketika bicara subsidi energi dikontradiksikan pada dikotomi kaya-miskin, maka kita telah masuk pada perangkap pemikiran ekonomi ‘mazhab’ pasar alias neolib. Logika ekonomi neolib memang bertentangan dengan logika politik sosial karena tekanan pada efisiensi yang sering mengabaikan msalah keadilan, solidaritas dan belarasa (logika sosial),” ujarnya.
Lanjut Rieke, kalau pun harus bicara soal kaya dan miskin, dirinya ingin bertanya hal dasar, data kemiskinan yang mana yang digunakan pemerintah. Data mana yang paling sesuai dengan kenyataan. Rieke pun, menyampaikan beberapa data kemiskinan yang digunakan pemerintah SBY yakni, daya Beli setiap orang/bulan (BPS 2013), di atas Rp 1 juta = 38,4 juta (16%), antara Rp500ribu-Rp.1 juta=69,6 juta (29%), di bawah Rp.500 ribu=132 juta (55%)
“Penanganan Kemiskinan (2013), Jamkesmas 86,4 juta orang, Raskin 70 juta orang, BLSM 62 juta orang,” imbuhnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, terkait ruang Fiskal RAPBN 2015. Rieke pun membuka belanja RAPBN dan jumlah alokasi anggaran untuk jalankan program di luar subsidi BBM Rp 291,111 triliun. Diantaranya, belanja Kementrian/Lembaga 600T, belanja Pegawai Rp 270 triliun, belanja Modal+Belanja Barang Rp 330 triliun, belanja Sosial+Belanja Lain-lain Rp 150 triliun.
“Ruang fiskal Rp 480 triliun habis untuk program Pemerintah SBY yang tinggal kurang lebih 1,5 bulan,” tegasnya.