BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Banyaknya keluhan oleh pengguna kendaraan terhadap Razia dan Pungutan liar yang kerap kali dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi ditanggapi oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan.
Politisi partai Demokrat itu mengaku sering mendapat pengaduan dari warga terkait ulah Oknum Dinas Perhubungan yang selalu meminta uang ketika melakukan Razia di beberapa titik lokasi jalan di Kota Bekasi. ”Banyak warga yang mengadukan tentang ulah oknum dishub yang meminta sejumlah uang. Namanya wakil rakyat harus menampung segala aspirasi mereka, termasuk ulah negatif yang dilakukan oleh beberapa oknum Dishub,” akunya kepada beritabekasi.co.id, Sabtu, (7/6/2014).
Ronny memberikan solusi agar setiap Razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dilengkapi dengan Video Kamera (CCTV). Dalam melengkapi fasilitas tersebut Ronny menyarankan agar Dishub memasukkan anggaran di APBDP. “Jadi dengan dilengkapi alat rekam tersebut akan transparan di setiap kegiatan razia. Masukan saja dianggaran APBDP, untuk sementara pinjam kamera milik humas,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan bahwa razia dan tilang merupakan tindakan yang positif untuk membuat efek jera terhadap pengguna kendaraan atau Angkutan Umum (Angkot) yang melanggar aturan, namun jangan juga menggunakan razia sebagai ajang mencari uang. “Razia boleh, tapi jangan melukai hati pengemudi seperti meminta uang (pungutan liar). Itu sama saja mengkhianati rakyat dan memberi contoh yang tidak baik karena mengajarkan korupsi,” tegasnya.
Dirinya menghimbau agar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan kepolisian menindak oknum yang dalam melakukan razia meminta uang dan pungutan liar di sejumlah jalan Kota Bekasi. ”Tindak mereka..!! Memberantas korupsi harus dimulai dari hal kecil semacam itu. karena kalau didiamkan akan menjadi korupsi besar,” pungkasnya. (wok)